Wapres Ma'ruf harap optimalisasi Halal20 untuk dukung kesuksesan G20

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan optimalisasi kegiatan Halal20 demi mendukung kesuksesan gelaran G20 yang baru saja ditutup.

"Acara Halal20, sebagai bagian dari rangkaian Presidensi Indonesia dalam G20, harus mampu membuahkan capaian-capaian konkret. Pertama, Halal20 harus dioptimalkan untuk mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis.

Wapres menyampaikan hal tersebut saat membuka gelaran G20 Global Halal Forum (Halal 20) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH), Kementerian Agama.

"Saya mendorong BPJPH dan para perwakilan lembaga halal luar negeri untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkini dalam penyelenggaraan jaminan produk halal," ungkap Wapres.

Berbagai praktik terbaik, menurut Wapres, dapat menjadi rujukan bagi pembenahan dan penyempurnaan penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk bagaimana membangun skema kerja sama internasional jaminan produk halal yang lebih baik ke depan.

"Kedua, kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal perlu ditindaklanjuti serta ditambah cakupannya," tambah Wapres.

Menurut Wapres, sekat perdagangan antarnegara semakin kabur dengan maraknya pemanfaatan teknologi digital, seperti "e-commerce". Dampaknya, ruang perdagangan produk halal semakin terbuka, seiring dengan potensi penguatan kerja sama pasar halal global.

"Secara khusus, saya mengapresiasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJPH dengan sejumlah lembaga halal luar negeri. Ini adalah langkah awal yang sangat baik menuju jaminan produk halal secara holistik dan berkelanjutan. Saya harap kerja sama serupa semakin terjalin di banyak negara," jelas Wapres.

Ketiga, Wapres berharap kerja sama pengembangan jaminan produk halal antarnegara agar terus diperluas karena jaminan produk halal tidak hanya soal sertifikasi, tetapi juga soal teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.

"Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul, inovatif dan berdaya saing, kerja sama pengembangan teknologi harus diperkuat, baik antar lembaga maupun antarnegara," kata Wapres.

Saat ini, Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan Fasilitas Riset Pangan BRIN sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia.

"Selanjutnya, kerja sama internasional juga perlu berorientasi pada pengembangan SDM, utamanya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor halal penyelia halal, pengawas Jaminan Produk Halal (JPH), serta pengurus lembaga pemeriksa halal," tambah Wapres.

Demikian pula peningkatan pengetahuan dan kapasitas para ulama, pelibatan akademisi, dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengembangan SDM di bidang jaminan produk halal, termasuk dalam hal pertukaran informasi terkait jaminan produk halal dan pengembangan standar halal yang semakin lengkap, mutakhir, dan andal.

"Semoga forum ini menjadi media bertukar pengetahuan, sarana diskusi yang produktif, serta menghasilkan berbagai kesepakatan, kerja sama, dan program yang konkrit, baik dalam penyelenggaraan jaminan halal antarnegara anggota G20 maupun negara lainnya," tegas Wapres.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala BPJPH Aqil Irham, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan pejabat terkait lainnya.

Forum Halal 20 (H20) merupakan bagian dari gelaran Presidensi G20 dan berlangsung pada 17 - 19 November 2022. H20 mengangkat tema "Global Halal Partnership For A Robust Sustainable Future" yang dihadiri 279 peserta yang berasal dari 44 negara yaitu duta besar negara-negara sahabat, perwakilan 104 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), praktisi, ilmuwan, serta pemerhati jaminan produk halal.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJPH dan badan halal Turki yaitu Helal Akreditasyon Kurumu (HAK Turkiye) dan Saudi Food and Drug Authority (SFDA atau badan halal) Arab Saudi. BPJPH juga telah menandatangani MoU dengan UIN Ar Raniry Aceh, Universitas Negeri Padang, Queen of Mall dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).