Pemerintah dorong industri konstruksi utamakan pakai material lokal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong para pelaku industri konstruksi bisa mengutamakan penggunaan material lokal yang dibuat di Indonesia dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

"Diharapkan industri bisa mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor selama kebutuhan atau spesifikasi material bisa dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri (PDN)," kata Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

Yudha mengatakan perkembangan bisnis di industri konstruksi Tanah Air dinilai memainkan peranan penting.

Hal itu dikarenakan pembangunan infrastruktur yang masif dalam beberapa tahun terakhir telah membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.

Maka dari itu, penting agar industri konstruksi bisa memanfaatkan dengan maksimal sumber daya material yang ada di Indonesia sehingga dampak ekonomi terhadap masyarakat semakin optimal.

Salah satu manfaat penggunaan material di dalam negeri misalnya bisa mendorong kegiatan industri bahan baku di dalam negeri.

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia material bangunan juga bisa merasakan manfaatnya ketika langkah itu diambil oleh industri.

Dampak besar lainnya jika langkah itu diambil ialah industri konstruksi dapat membantu Indonesia menurunkan defisit transaksi berjalan dalam neraca perdagangan nasional.

Yudha juga mengklaim langkah serupa sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sebagai wujud nyata mendukung ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Di 2022, Kementerian PUPR menargetkan melakukan belanja PDN hingga 75,9 persen atau senilai Rp80,48 triliun dari total pagu anggaran di 2022 mencapai Rp106 triliun.

Hingga 12 November 2022, tercatat realisasi anggaran belanja PDN Kementerian PUPR telah mencapai Rp71,5 triliun dan diharapkan target awal itu dapat terwujud di akhir 2022.

Meski 2022 belum usai, Kementerian PUPR juga telah menargetkan di 2023 untuk bisa melakukan belanja PDN hingga 95 persen dari total pagu anggaran Rp118 triliun.

"Saya yakin dengan semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan memulihkan ekonomi nasional," tutup Yudha.