Samarinda, (ANTARA News) - Program pelestarian lingkungan hidup di Kaltim belum terpadu akibat hambatan soal koordinasi dan ego-sektoral yang perlu diperbaiki, padahal soal lingkungan merupakan tanggung jawab dan untuk kepentingan bersama."Koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi pada kenyataanya di lapangan sulit diterapkan, karena ego-sektoral masing-masing lembaga pemerintahan masih kental," kata Wakil Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh, di Samarinda, Selasa (25/4).Menurut dia bahwa apabila koordinasi sinergis antara lembaga pemerintah berjalan lancar akan mampu menanggulangi berbagai degradasi alam yang kini cukup memprihatinkan.Dia mencontohkan tentang soal perizinan pertamabangan batu bara, hingga kini belum ada sistem satu atap sehingga tidak jarang sebuah perusahaan sudah berani melakukan eksploitasi walaupun hanya mengantongi izin dari salah satu lembaga saja.Padahal, kata Ngayoh untuk mencapai pelaksanaan eksploitasi diperlukan berbagai persyaratan yang mengikat dan melibatkan lembaga lain termasuk masalah pengelolaan lingkungan."Dengan kondisi itu tidak jarang sejumlah perusahaan tambang batu bara mengabaikan pengelolaan lingkungan, di antaranya meninggalkan galian besar bekas pengambilan batubara," ujarnya.Ngayoh berpendapat perlu dilakukan sistem perizinan satu atap yang mampu memberikan kemudahan bagi investor sekaligus menertibkan kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan lestari dan berkelanjutan.Semua lembaga birokrasi harus meninggalkan sikap ego-sektoral dalam hal pengelolaan lingkungan, tetapi sebaliknya harus berpikir satu, yakni masalah lingkungan menjadi perhatian bersama.(*)
Copyright © ANTARA 2006
