Padang, (ANTARA News)- Penanaman hutan bakau yang diprogram pemerintah pusat pada kawasan pantai di Sumatera Barat, satu upaya penanggulangan bahaya tsunami, terancam gagal, karena bibit pohon tidak cocok ditanami pada lahan setempat.Pemerhati Lingkungan, Dr. Ir. Eni Kamal kepada ANTARA di Padang, Selasa (25/4) mengatakan, program penanaman hutan bakau di kawasan pantai pada tujuh kabupaten/kota di Sumbar, dikhawatirkan tidak berhasil."Program penanaman hutan bakau di kawasan pantai itu terancam gagal, karena bibit yang tidak cocok dengan lahan di daerah pantai itu," katanya.Ia mengatakan, bibit yang direncanakan berasal dari Bali dan Lampung, belum tentu sesuai dengan kondisi lahan pada kawasan pantai di Sumbar.Menurut dia, sebelum melakukan suatu program seharusnya pemerintah hendaknya melakukan kajian mendalam secara teknis dan keilmuan dengan melibat pihak perguruan tinggi, agar keberhasilan program lebih terjamin.Dia mengatakan, iklim di kawasan pantai antara satu daerah dengan daerah lain sangat berbeda seperti, kadar garam dan kadar lumpur.Selain itu, katanya, pemerintah juga tidak melibatkan masyarakat dalam program secara penuh, hanya diberi kepercayaan untuk menanam, akibatnya kepedulian masyarakat terhadap program itu minim.Dampak minimnya ilmu dan keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan program penanam pohon bakau itu, katanya, akan membuat ratusan ribu bibit yang disalurkan terbuang.Dia mencontohkan pada kawasan pantai Carocok di Kapubaten Pesisir Selatan dan Pantai Bungus Kota Padang, kini bibit bakau asal Bali dan Lampung itu, masih bertumpuk dan belum ditanam.Menurut dia, secara pola pemberdayaan masyarakat program itu dinilai kurang tepat, karena masyarakat tidak diberi penyadaran lebih banyak tentang pengembangan tanaman tersebut.Sementara itu, biaya yang telah dikucurkan oleh pemerintah mencapai miliaran itu lebih terkosentarasi pada bentuk fisik seperti pengadaan pohon bakau dari pada penyadaran masyarakat tentang program tersebut.Eni Kamal menilai tingkat keberhasilan suatu program yang dicanangkan pemerintah akan berkaitan dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungan.Masyarakat di suatu daerah memiliki nilai kearifan lokal masing-masing yang berbeda satu dan lainnya, dan hal tersebut harus jadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan suatu program di daerah.Ia mengatakan, saat ini yang menjadi tolak ukur suatu program adalah tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan tersebut, bukan lagi kehendak pemerintah.Terkait satu program pemerintah tentang penanaman hutan bakau yang gagal terjadi pada kawasan pantai di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)."Program tersebut hampir 80 persen gagal diterapkan karena bibit tidak sesuai dengan habitat tempat tumbuhnya serta tidak didukung masyarakat," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
