Rumah Layanan Disabilitas Yogyakarta beri layanan sosial hingga naker

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menghadirkan Rumah Layanan Disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi dengan memberikan layanan sosial hingga ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas.

“Keberadaan Rumah Layanan Disabilitas ini bisa dikatakan sebagai sebuah embrio atau awal dari layanan bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang di Yogyakarta, Selasa.

Saat ini, Rumah Layanan Disabilitas yang terletak di kompleks Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo Yogyakarta tersebut memiliki enam jenis layanan di bidang sosial dan ketenagakerjaan, meliputi pengajuan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas, layanan kegawatdaruratan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), layanan pemberian motivasi dan pelatihan singkat.

Selain itu, juga terdapat layanan konsultasi ketenagakerjaan, informasi lowongan pekerjaan, dan layanan pembuatan kartu pencari kerja untuk penyandang disabilitas.

“Jika ada warga penyandang disabilitas yang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan bisa langsung datang ke Rumah Layanan Disabilitas, termasuk ketika ada ODGJ yang membutuhkan bantuan,” katanya yang menyebut Rumah Layanan Disabilitas dibuka sesuai jam kerja.

Maryution menambahkan, layanan Rumah Layanan Disabilitas akan terus dikembangkan, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data, di Kota Yogyakarta saat ini terdapat sekitar 3.000 penyandang disabilitas, termasuk warga yang mengalami stroke.

“Keberadaan fasilitas layanan ini diharapkan bisa mengakselerasi terwujudnya Yogyakarta sebagai kota inklusi, tidak ada diskriminasi untuk penyandang disabilitas,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan keberadaan Rumah Layanan Disabilitas merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan diharapkan menjadi pengungkit awal untuk layanan yang semakin baik sehingga Yogyakarta menjadi kota inklusi.

“Dibutuhkan dukungan ekosistem agar layanan di Rumah Layanan Disabilitas ini bisa memberikan dampak yang optimal,” katanya.

Pembangunan ekosistem pendukung dapat dilakukan dengan berbagai langkah seperti membangun interaksi yang optimal dengan seluruh pihak, membangun kolaborasi, serta membangun jejaring yang luas.

“Dengan demikian, Rumah Layanan Disabilitas tidak hanya berakhir sebagai simbol afirmasi pemerintah daerah tetapi tumbuh dan memiliki peran dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi mengatakan, keberadaan Rumah Layanan Disabilitas tersebut sudah dinantikan sejak 2019, namun baru bisa diwujudkan tahun ini karena terhalang pandemi.

“Harapannya, Rumah Layanan Disabilitas ini tidak hanya sekadar keberadaan fisik bangunan saja tetapi layanan bisa diperluas dan merata,” katanya yang mengusulkan kebutuhan ambulans untuk penyandang disabilitas.

Dalam peluncuran Rumah Layanan Disabilitas tersebut juga diberikan bantuan enam kursi roda untuk warga disabilitas dari Kecamatan Ngampilan dan satu tripod untuk warga disabilitas dari Kecamatan Wirobrajan.

Bantuan didasarkan atas usulan warga melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dan diprioritaskan bagi penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga kurang mampu.