Anggota Bawaslu Solok Selatan, Ade Kurnia Zelli di Padang Aro, Selasa mengatakan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu sangat penting mengingat terbatasnya petugas pengawas mulai dari tingkat nagari hingga kabupaten (Bawaslu).
"Di nagari (desa) itu hanya ada satu petugas pengawas, kemudian kecamatan tiga orang lalu di kabupaten," katanya.
Untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang-tentang potensi pelanggaran pemilu, Bawaslu Solok Selatan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilu.
Sosialisasi ini diberikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan dari pelajar dengan harapan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu sehingga tercipta pemilu yang bersih dan adil.
Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak pada 2024, yakni pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah.
Masyarakat, katanya bisa melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik, calon legislatif dan calon kepala daerah, tim sukses, penyelenggara pemilu dan oknum masyarakat.
Ia menyebutkan potensi pelanggaran pemilu itu berbeda di setiap tahapan. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat sebelas tahapan pemilu.
"Semisal pada masa kampanye dan saat verifikasi partai politik, pasti potensi pelanggaran berbeda," ujarnya.
Dengan sosialisasi ini, katanya masyarakat bisa mengetahui potensi-potensi pelanggaran pemilu dan bagaimana cara melaporkannya ke Bawaslu.
Bawaslu sendiri memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.
Pada pemilu 2019, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Solok Selatan cukup baik, katanya.
"Pastikan kami berharap partisipasi pengawasan masyarakat pada pelaksanaan pemilu 2024 bisa meningkat," ujarnya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
