Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan investor asal Timur Tengah saat ini membutuhkan surat jaminan pemerintah agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Utama Bappenas, Syahrial Loethan di sela-sela penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bappenas dan lima perguruan tinggi negeri di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa. "Indonesia memang belum mempunyai obligasi syariah atau sukuk tapi investor Timur Tengah akan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Mereka ingin ada semacam garansi dari pemerintah," katanya Sebelumnya, Meneg BUMN Sugiharto mengatakan pemerintah akan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) yang akan ditawarkan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk menangkap peluang dari surplus dana di kawasan itu akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal itu, menurut Syahrial, sangat penting untuk mendatangkan investor asal Timteng ke Indonesia mengingat masih belum terbitnya sukuk di Indonesia. "Itu penting karena siapapun yang berutang, pemda atau BUMN, kalau ada jaminan dari pemerintah maka peminjam akan merasa aman. Artinya kalau ada masalah, ada jaminan bahwa pemerintah akan turun tangan," katanya. Dia mengatakan surat jaminan tersebut sudah banyak diminta investor. Sebelumnya Direktur Pengelolaan SUN Ditjen Perbendaharaan Depkeu Rahmat Walujanto, mengatakan untuk penerbitan sukuk, pemerintah harus melakukan amandemen terhadap UU tentang Surat Utang Negara (SUN) terlebih dahulu. Dia menjelaskan amandemen yang harus dilakukan antara lain terkait dengan bunga, tujuan, dan mekanisme penerbitan sukuk. Menurutnya, mekanisme penerbitan sukuk berbeda dengan mekanisme penerbitan obligasi biasa. Penerbitan sukuk harus melalui konsultasi dengan pihak Dewan Syariah sementara penerbitan obligasi konvensional cukup melalui konsultasi dengan DPR.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
