IPW mengapresiasi kinerja Polri amankan KTT G20

Kesuksesan pelaksanaan KTT G20 akan menjadi pertaruhan bagi Indonesia di mata dunia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan pengamanan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

"Negara Indonesia menjadi tuan rumah dari agenda strategis yang menjadi hajatan besar untuk meningkatkan peran bangsa dalam kancah percaturan global," kata Sugeng dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan kesuksesan pelaksanaan KTT G20 akan menjadi pertaruhan bagi Indonesia di mata dunia terutama terkait jaminan keamanan kepala negara. Selain itu, pengamanan G20 juga dapat jadi momentum menunjukkan profesionalitas Polri di mata internasional.

IPW, kata Sugeng, mencatat berbagai langkah dan strategi telah dijalankan Polri dalam mengamankan KTT G20 dimulai dari patroli, sterilisasi hingga membangun koordinasi lintas sektor dan instansi guna mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

Berbagai langkah pengamanan tersebut, kata Sugeng, antara lain apel yang diikuti sebanyak 3.700 pasukan TNI/Polri dan gelar alat utama sistem persenjataan (alutsista). Tujuannya untuk mengecek kesiapan seluruh satuan tugas yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam).

Menurut dia, Polri juga rutin melakukan patroli siber dalam mengantisipasi serangan di dunia maya. Hal tersebut mengindikasikan sistem pengamanan yang maksimal dan terintegrasi.

IPW menilai langkah Polri sebagai bentuk kesigapan sebagaimana ditekankan Presiden Jokowi yang meminta tidak boleh ada letupan sekecil apa pun.

Terdapat sekitar 18.000 pasukan gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan KTT G20 Bali. Kemudian, sebanyak 13 kapal KRI bersiaga di perairan sekitar Hotel Apurva Kempinski dan kawasan Nusa Dua. Selain itu, sebanyak 15 helikopter, dua pesawat tempur F16, dua pesawat Sukhoi (Sukhoi 27 dan 30) juga telah bersiap.

Namun IPW juga menekankan agar Polri tetap membuka ruang demokrasi dan memberikan perlindungan masyarakat sipil (civil society) dalam konsolidasi demokrasi.

Dia berharap Polri mengusut tuntas adanya upaya pembubaran kegiatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Sanur oleh kelompok tertentu pada Sabtu 12 November 2022.

"Terkait dengan adanya dugaan intimidasi terhadap kegiatan YLBHI juga harus diusut tuntas. Bagaimanapun hak-hak masyarakat sipil jangan sampai dikorbankan," katanya menegaskan.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi pengamanan Polri-TNI di KTT G20
Baca juga: Ditpamobvit gunakan jas dan batik amankan delegasi KTT G20