Bagir Manan luncurkan buku problematika pers dan kualitas demokrasi

“Kebebasan tidak akan mengurangi tanggung jawab kita,” kata Bagir.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 Profesor Bagir Manan meluncurkan buku berjudul problematika pers dan kualitas demokrasi di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Senin.

Peluncuran buku yang dibuka oleh Plt Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya dilanjutkan dengan diskusi serta bedah buku.

“Kebebasan tidak akan mengurangi tanggung jawab kita,” kata Bagir.

Mantan ketua Mahkamah Agung itu menjelaskan tidak ada pers bebas yang sebebas-bebasnya. Kata dia, pers bebas bebas hanya ada di alam demokrasi dan negara yang
memegang teguh hukum sebagai pedoman.

Lanjut dia, pers dan karya jurnalistik adalah produk intelektual. Itu sebabnya dia berharap jurnalis senantiasa ada di dalam lingkungan atau atmosfir intelektual.

Menurut Bagir, intelektualitas dibatasi oleh etika. Selain itu, intelektualitas juga memerlukan keberanian.

“Para pemberani itulah yang menjadi simbol keadilan dan kebenaran,” ujarnya.

Dia pun teringat tokoh pers almarhum Mochtar Lubis. Selama tujuh tahun kata Bagir, Mochtar berada dalam penjara tanpa proses hukum. Mochtar dipenjara karena tulisannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Sejalan dengan pandangan itu, Bagir juga menjelaskan bahwa tulisan-tulisan yang dibuatnya senantiasa mengacu pada hal-hal prinsip untuk mencapai tujuan bernegara. Ia berharap hal tersebut juga menjadi pijakan wartawan dalam berkarya.

“Tulisan saya senantiasa berpegang pada prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan umum. Ini yang selalu mewarnai setiap tulisan saya,” jelasnya.

Penerbitan buku setebal 157 halaman ini merupakan rekomendasi dari Almarhum Profesor Azyumardi Azra saat menjabat sebagai ketua dewan pers. Pada 4 Juli 2022, Prof Azra meminta naskah Prof Bagir Manan tersebut dibukukan.

Dalam diskusi dan bedah buku tersebut, hadir anggota Dewan Pers Ninik Rahayu dan Sapto Anggoro. Hadir pula beberapa tokoh pers, Bambang Harimurti, Stanley Adi Prasetyo, Marah Sakti Siregar, Janet E Steele, Abdullah Alamudi, serta ahli hukum Luhut MP Pangaribuan.