Jakarta, 25/4 (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianjurkan untuk melakukan outsourcing dalam melakukan audit keuangan terkait dengan dana bantuan bencana alam tsunami di NAD dan Nias karena keterbatasan personel dan pengalaman anggota BPK. Anjuran itu merupakan salah satu rekomendasi BPK Advisory Board on Tsunami-Related audit yang disampaikan Ketua BPK Belanda, Saskia J.Stuiveling usai penutupan pertemuan pertama BPK Advisory Board on Tsunami-Related audit di Jakarta, Selasa. "Kami tidak melihat ada masalah seandainya BPK melakukan outsourcing dalam melakukan audit keuangan. Sedangkan audit kinerja akan dilakukan oleh BPK sendiri," katanya. Dia menambahkan kedua audit tersebut harus dilakukan dan dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat saling melengkapi, yaitu hasil audit keuangan dapat digunakan sebagai dasar melakukan audit kinerja dan sebaliknya. Saskia juga mengatakan BPK harus bisa mengkomunikasikan dengan baik seluruh mandat BPK sehingga ekspektasi pihak luar dapat dikelola dengan baik berdasarkan mandat tersebut. Sedangkan Ketua BPK Inggris, Martin L.Daynes mengatakan "outsourcing" dapat dilakukan, namun terbatas hanya pada wilayah pemeriksaan. "Untuk pertanggungjawaban tidak bisa dilimpahkan," katanya. Dengan demikian, menurutnya, yang harus dilakukan BPK jika memang ingin melakukan "outsourcing" adalah memonitor dengan ketat, serta meminimalisir resiko yang muncul dari "outsourcing" tersebut. Sedangkan untuk audit kinerja, Martin mengatakan BPK jangan terlalu ambisius dengan ingin melakukan semua aspek audit kinerja sendiri karena alasan profesionalisme, alasan resiko dan alasan keterbatasan SDM jika BPK harus berada di seluruh tempat di wilayah Aceh. "BPK semestinya fokus pada satu aspek dengan argumen yang jelas, analisa resiko, tingkat kepentingan dan faktor lain," katanyaSementara itu, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan memang rencana "outsourcing" masih menjadi wacana. "Kita masih punya kemampuan untuk itu. Memang kemampuan kita terbatas. karyawan kita terbatas, sementara kita harus mengaudit minyak, audit pupuk, audit freeport dan banyak audit lainnya," katanya. Sedangkan mengenai audit kinerja, dia mengakui BPK masih perlu meningkatkan kinerjanya karena mereka belum memiliki anggota dengan kemampuan yang lengkap.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006