KSP bantah terjadi kemunduran industri pengolahan RI

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Agung Krisdiyanto, membantah anggapan telah terjadi kemunduran industri atau deindustrialisasi pada sektor pengolahan di Indonesia.

Menurut dia, melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, dari sisi besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan, keluaran industri pengolahan malah meningkat dari Rp587,49 triliun pada triwulan II-2022, menjadi Rp606,08 triliun pada triwulan III-2022.

Baca juga: Bahlil dukung pembangunan kawasan industri net zero di Sulawesi Tengah

“Nilai ini bahkan lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi,” kata dia.

Pada triwulan III-2022, Indonesia mencatatkan PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.091,2 triliun.

Ia menjelaskan secara sektoral industri pengolahan tumbuh 4,83 persen jika dibandingkan 2021.

Meski angka tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan keseluruhan sektor industri, namun dengan porsi besar dalam PDB, industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dari pertumbuhan secara nasional 5,72 persen, kata dia, sebesar 0,99 persen berasal dari industri pengolahan.

Baca juga: Gapki minta generasi milenial aktif kampanye positif sawit

Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar disusul sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,90 persen, perdagangan 0,71 persen, dan akomodasi makanan dan minuman 0,47 persen.

Terkait dengan ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju imbas dari resesi global, dia menekankan pentingnya pelaku industri terutama yang berorientasi ekspor untuk melakukan reorientasi pasar, baik mencari pasar baru yakni non tradisional atau ke mengalihkan ke pasar domestik.

Baca juga: 117 sarjana Instiper Yogyakarta sudah diterima kerja sebelum wisuda

Pemerintah, kata dia, akan berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mencegah efek rambatan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ke sektor industri di Indonesia.

“Jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, dampaknya bisa buruk terhadap utilitas pabrik-pabrik dan risiko perumahan karyawan, bahkan mungkin PHK. Kerja keras semua pihak tetap diharapkan untuk menghadapi tantangan tersebut,” kata dia.