Bappenas dorong investor gunakan blended finance untuk capai SDGs

Komitmen Indonesia adalah meningkatkan upaya pembiayaan inovatif seperti blended finance sebagai sumber pendanaan untuk mencapai SDGs

Bali (ANTARA) - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mendorong investor untuk menggunakan skema blended finance dalam berkontribusi mencapai program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Blended finance atau pembiayaan campuran merupakan skema pembiayaan optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.

“Komitmen Indonesia adalah meningkatkan upaya pembiayaan inovatif seperti blended finance sebagai sumber pendanaan untuk mencapai SDGs,” katanya dalam Tri Hita Karana (THK) Blended Finance Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Minggu.

Blended finance dibutuhkan karena studi The Organisation for Economic Co-operation and Development Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 memperkirakan kesenjangan pembiayaan SDGs akan meningkat 70 persen dari 2,5 triliun dolar AS menjadi 4,2 triliun dolar AS.

Oleh sebab itu, Amalia memastikan Pemerintah Indonesia akan terus menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, organisasi filantropi serta investor.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai Dekade Aksi menuju 2030 yang selaras dengan prinsip inklusif SDGs.

Sementara itu, Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara pionir dengan mengembangkan Integrated National Financing Framework (INFF) yang mendorong pemanfaatan blended finance untuk mencapai SDGs.

Blended finance juga dioptimalkan melalui SDG Financing Hub yang membidik sinkronisasi sumber daya keuangan dan nonkeuangan untuk investasi yang sejalan dengan program SDGs.

Mekanisme blended finance sepatutnya disebut sebagai public-private partnership karena membuka lebih banyak potensi ekonomi di negara mana pun.

Dalam hal ini menurut Amalia, swasta dapat membawa keahlian dan sumber daya khusus industri sehingga akan membantu mencapai dampak berkelanjutan dengan kecepatan dan skala yang lebih besar.

Tak hanya itu, mitra pemerintah juga membawa modal ke program yang nantinya sektor swasta dapat memperoleh manfaat sosial atau lingkungan yang lebih tinggi atas investasi tersebut.