C20: Monopoli kekayaan intelektual hambat perluasan manufaktur vaksin

Denpasar (ANTARA) - Wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia atau Civil-20 (C20) memandang monopoli kekayaan intelektual telah menghambat perluasan manufaktur vaksin di seluruh dunia.

Koordinator Kelompok Kerja C20 bidang Akses Vaksin dan Kesehatan Global Agung Prakoso mengatakan monopoli itu menyebabkan akses pada kebutuhan-kebutuhan kesehatan menjadi sulit karena semuanya dimonopoli oleh perusahaan farmasi, sehingga produksi vaksin hanya terbatas pada manufaktur tertentu saja.

"Padahal ada banyak sekali manufaktur yang berpotensi untuk memproduksi vaksin, salah satunya ada di Indonesia, 20 di India, kemudian ada satu di Afrika Selatan, dan Argentina serta Brasil juga sudah memiliki manufaktur yang sudah bisa dimanfaatkan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Civil-20 Health Conference on Vaccine Equity 'Ensuring G20 Real Commitment' di Denpasar, Bali, Sabtu.

Agung menuturkan fasilitas manufaktur yang terdapat di negara berkembang dan negara miskin tidak bisa dimaksimalkan secara cepat akibat adanya hambatan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.

Pada awal G20, kami mengusulkan agar G20 menyetujui proposal TRIPS Waiver atau penangguhan kekayaan intelektual, tetapi KTM WTO ke-12, kami menemui hasil yang cukup mengecewakan," ucapnya.

Koordinator Pengembangan dan Program Kekayaan Intelektual dari Third World Network (TWN) Sangeeta Shashikant menyampaikan pandemi adalah pengulangan dari sejarah, sehingga perubahan sangat diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik.

Menurutnya, skema pembagian manfaat atau benefit sharing dapat membawa keadilan yang besar terhadap akses vaksin dan kesehatan terkhusus bagi negara-negara berkembangan dan negara-negara miskin di seluruh dunia.

Pada awal November 2022, ada 12,9 miliar vaksin yang sudah disuntikkan kepada penduduk dunia dengan kecepatan sekitar 2,17 juta vaksin yang disuntikkan setiap hari.

Namun demikian, masih ada 23,6 persen dari masyarakat di negara-negara miskin yang baru menerima satu dosis vaksin. Kondisi itu masih menjadi masalah secara umum.*