Presiden RI: Kemitraan ASEAN-India penjaga stabilitas Indo-Pasifik

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mendorong kemitraan ASEAN-India agar dapat difokuskan pada tiga hal yaitu menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang stabil, damai dan sejahtera, saling bekerja sama di bidang kesehatan serta kolaborasi sektor pangan.

"Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis, maka kawasan ini tidak luput dari rivalitas yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi konflik terbuka. ASEAN – India harus dapat menjadi 'guardian' bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik," kata Presiden Jokowi di Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-19 ASEAN – India di Hotel Sokha, Phnom Penh yang juga dihadiri para pemimpin ASEAN dan Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar.

Presiden mengingatkan bahwa Indo-Pasifik harus diisi dengan kerja sama konkret sehingga Indonesia mengundang India aktif dalam "Indo Pacific Infrastructure Forum" yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi ketua ASEAN.

"Kedua, kerja sama kesehatan, termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan," ucap Presiden.

Presiden Jokowi mengimbau jangan sampai terjadi kembali terputusnya rantai pasok bahan baku obat dan obat-obatan pada masa mendatang.

"Ketiga, kerja sama di bidang pangan. Jika hal ini digabungkan, maka jumlah rakyat ASEAN dan India mencapai sekitar 2 miliar orang, kita harus bekerja sama agar krisis pupuk tidak terjadi," tutur Presiden.

Presiden menambahkan, berdasarkan laporan "Global Crisis Response Group" yang menyebutkan bahwa jika krisis pupuk terjadi, maka akan berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang.

"ASEAN-India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari," pungkas Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Ke-19 ASEAN – India, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.