Kathmandu (ANTARA News)- Raja Nepal Gyanendra, Senin, menghidupkan kembali parlemen untuk membendung protes-protes anti raja di negara pegunungan Himalaya itu. Ribuan warga Nepal membanjiri jalan-jalan Kathmandu mengumumkan "kemenangan rakyat" setelah raja itu memulihkan parlemen. Massa berkumpul dekat istana yag dijaga ketat di tengah ibukota itu Selasa pagi dan berteriak "Kita telah mendapatkan kedaulatan kita sekarang," sementara para pemimpin oposisi berikrar akan mengalihkan protes anti raja yang telah direncanakan ke satu partai. Mobil-mobil membunyikan klakson-klakson, sementara polisi dan tentara mengawasi para pemrotes yang berpegangan tangan dan menari dalam jarak 600 meter dari istana. Semua protes dilarang di Nepal sejak gerakan protes dimulai setelah Gyanendra mengambil alih kekuasaan Februari tahun lalu. Paling tidak 14 orang tewas dalam hampir tiga minggu pemogokan umum 6 April dan protes-protes yang didukung berbagai masyarakat Nepal. Pengaktipan kembali majelis rendah parlemen itu memenuhi salah satu dari tuntutan-tuntutan penting dari partai-partai politik yang melakukan protes mulai 6 April. Dalam sebuah pengumuman yang kedua kali dilakukannya dalam empat hari, raja yang berusia 58 tahun itu mengatakan ia mengaktipan kembali parlemen dan meminta badan legislatif itu bersidang, Jumat. Jumat lalu, raja dalam sebuah pidato yang sama menyerahkan kepada rakyat kekuasaan eksekutif yang ia pegang 14 bulan lalu. Ia juga meminta para pemimpin partai-partai politik untuk menunjuk seorang bagi perdana menteri baru. Akan tapi, partai-partai politik menolak permintaan raja itu, dengan mengatakan tawaran itu tidak cukup untuk memulangkan ribuan pemerotes dari jalan-jalan Nepal. Para pemrotes mengatakan mereka tidak akan berhenti melakukan aksi sebelum satu majelis konstituante merancang sebuah konstitusi baru untuk Nepal diumumkan. Dalam reaksi awal, para pemimpin partai-partai politik mengatakan pengaktipan kembali parlemen "membuka pintu-pintu" bagi penyelesaian. Mereka mengatakan mereka mencabut imbauan mereka untuk melanjutkan pemogokan umum dan protes, Selasa. Para pemimpin penting tujuh partai sedang melakukan pertemuan untuk menyusun tanggapan resmi mereka.Parlemen hasil pemilu 1999 Dewan Perwakilan Rakyat yang dihidupkan Senin itu adalah hasil pemilu Mei 1999. Dewan itu dibubarkan tiga tahun kemudian atas rekomendasi PM (waktu itu) Sher Bahadur Deuba. Pemilu untuk parlemen baru menurut rencana diselenggarakan Nopember lalu, tapi tidak dapat dilakukan karena pemberontak Maois mengancam akan menyabot pemungutan suara itu. Pada Februari 2005, raja membubarkan pemerintah multi partai dan memegang kekuasaan eksekutip dalam apa yag ia katakan satu tindakan untuk memulihkan perdamaian di negara itu dengan memadamkan pemberontakan komunis. Partai-partai politik marah dan mengatakan raja harus menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat, demikian laporan Kyodo dan AFP dari Kathmandu. (*)
Copyright © ANTARA 2006
