Civil20 ajak pemimpin G20 wujudkan pemulihan yang adil jelang KTT

Inklusivitas dan independensi C20 sebagai kelompok keterlibatan resmi G20 harus dijamin dan dihormati

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Prakarsa sekaligus Sherpa C20 Indonesia Ah Maftuchan mengajak para pemimpin G20 untuk mewujudkan pemulihan yang adil bagi semua, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 di Nusa Dua, Bali.

"Kami berharap KTT Pemimpin G20 2022 berhasil menghasilkan leaders declaration yang mencerminkan tindakan nyata dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi semua warga negara di seluruh dunia," kata Maftuchan melalui rilis pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut saat ini sedang mengirimkan Communique and Policy Pack ke semua negara anggota G20 melalui kedutaannya di Jakarta dan kepada negara-negara undangan serta organisasi internasional.

Mereka juga meminta diadakannya pertemuan dengan delegasi G20 yang akan menghadiri KTT Pemimpin G20 pada 15-16 November 2022 di Bali.

"Kepresidenan C20 Indonesia akan juga mengadakan beberapa side event pada 13-14 November 2022 di Bali," kata dia.

Oleh karena itu, kelompok keterlibatan resmi G20 tersebut berharap komitmen G20 untuk "pulih lebih kuat, pulih bersama" terwujud di semua sektor dan tidak direndahkan oleh kontestasi geopolitik, serta mengutamakan kemanusiaan.

Berperan menjadi Troika dalam Kepresidenan C20 India 2023, Ketua C20 Indonesia Sugeng Bahagijo telah berencana untuk mempertahankan kerja C20 melalui G20 dengan inklusivitas dan independensi.

"Inklusivitas dan independensi C20 sebagai kelompok keterlibatan resmi G20 harus dijamin dan dihormati," katanya.

Para pemimpin C20 Indonesia, kata dia, berharap transisi kepresidenan ke India berjalan dengan baik dan dapat memastikan keterlibatan dan partisipasi CSO yang berarti.

Selama Kepresidenan Indonesia, Pemerintah Indonesia, menurut dia, tidak pernah mengintervensi kerja C20. C20 memiliki semua kebebasan untuk menetapkan pemerintahannya, memperluas keanggotaannya dan mengembangkan paket kebijakan dan rekomendasi kebijakan C20.

Tanpa campur tangan dari Pemerintah Indonesia, C20, kata dia lebih lanjut, dapat mengadakan berbagai konsultasi di tingkat internasional, nasional, dan sub-nasional.

"Presidensi G20 Indonesia yang telah memberikan ruang, kebebasan, dan pengakuan kepada CSO kepada kami, merupakan bukti nyata bahwa proses G20 Indonesia 2022 masih inklusif," kata Sugeng.

Pembentukan kelompok C20 Indonesia dimulai pada Oktober 2021 dengan pengumpulan anggota yang kemudian menghasilkan tujuh kelompok kerja.

Proses tersebut dilanjutkan dengan pertemuan awal di Bali pada Maret 2021, yang secara resmi memulai proses pelibatan C20.

Kemudian, dialog kebijakan dilakukan dengan pemerintah pada Juli, tindak lanjut pertemuan pakar pada Agustus, C20 Pre-Summit Virtual Roadshow dan People's Caravan pada September, serta C20 Summit pada Oktober.

KTT C20 tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan C20 yang telah diakomodasi oleh G20, dengan masing-masing Working Group C20 akan meneruskan beberapa isu ke C20 Presidensi India.