Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China ke-25 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Jumat.
"Hal pertama yang harus kita tangani adalah ketahanan pangan. Dengan lebih dari dua miliar penduduk, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan tugas berat bagi ASEAN dan China. Ketahanan pangan kawasan harus menjadi prioritas utama," kata Presiden dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
Di hadapan Perdana Menteri (Premier) China Li Keqiang yang turut hadir langsung dalam KTT ASEAN-China tersebut, Presiden Jokowi mengutarakan bahwa kawasan masih mengalami kerentanan terhadap gangguan pasokan produk pangan.
ASEAN, misalnya telah mengeluarkan sedikitnya 61 miliar dolar AS untuk mengimpor pangan sebagai salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai dunia.
"Saya melihat China memiliki kapasitas besar (untuk) memperkuat strategi ketahanan pangan. Kita harus bekerja mengamankan rantai pasok dan menstabilkan harga pangan. Saya berharap ASEAN-China dapat berkolaborasi dalam memastikan bantalan cadangan pangan dan mekanisme darurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan berinvestasi pada inovasi pertanian," katanya.
Baca juga: Jokowi minta kesatuan dan sentralitas ASEAN tak jadi mantra kosong
Baca juga: Konsensus Lima Poin mandek, Indonesia sangat kecewa dengan Myanmar
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas finansial kawasan, mengingat ancaman resesi menjadi tantangan besar bersama sehingga situasi sulit yang ada sebaiknya disikapi dengan mempererat kerja sama.
"Koordinasi kebijakan menjadi penting. Melalui sinergi kebijakan kita dapat memastikan langkah yang paling efektif untuk mencegah resesi serta memperoleh early warning dan dukungan likuiditas," katanya.
Di sisi lain, Jokowi menekankan pentingnya mendorong perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, China sebagai negara besar di kawasan punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Menurut Jokowi, hal itu hanya bisa dicapai dengan membangun kepercayaan strategis dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS) 1982.
"Kedua hal ini harus menjadi pegangan kita dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut China Selatan. Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth," pungkas Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN–China Ke-25, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
