Washington (ANTARA News) - Negara-negara kaya Minggu mengatakan penghapusan utang atas negara-negara termiskin akan sia-sia jika negara-negara tersebut mengakumulasi beban di tempat lain dan mendesak Bank Dunia dan IMF agar membantu mencegah hal ini. Bank Dunia baru-baru ini mendapat dukungan dari para anggotanya untuk meneruskan paket senilai 37 miliar dolar guna menghapus utang sebanyak 40 negara termiskin selama 40 tahun. Dana Moneter Internasional telah menyetujui paket serupa. Namun Menteri Keuangan AS John Snow mengatakan bahwa ketika negara kaya menawarkan penghapusan utang kepada negara-negara termiskin, mereka harus memastikan supaya tidak memicu siklus pinjam-dan-ampuni yang menjadi tiada akhir. "Penghapusan atas utang yang tak dapat dibenarkan merupakan komponen kritis dari suatu solusi yang lebih luas," Snow mengatakan kepada Komite Pembangunan Bank Dunia dan IMF Minggu. "Namun, itu juga berarti kami harus memastikan agar kami tidak menambah pada beban ini dalam jangka dekat." IMF dan Bank Dunia membutuhkan mekanisme untuk mencegah akumulasi apa yang disebut utang konsesi -- utang yang ditawarkan dengan tingkat bunga pinjaman di bawah-pasar -- sehingga negara-negara tersebut tidak menuntun diri mereka sendiri langsung masuk kembali ke dalam masalah utang, ia menambahkan. "Pengalaman negara jelas telah membuktikan bahwa akumulasi cepat utang konsesional dengan cepat dapat mengarah kepada insiden sita jaminan utang," kata Snow seperti dikutip kantor-kantor berita internasional. "Kita harus ingat...bahwa satu dari tujuan inti adalah untuk membantu kemampuan utang jangka panjang dengan secara konklusif mengakhiri pendestabilan pendekatan pinjam-dan-ampuni kepada negara-negara miskin yang terlibat," sambungnya lagi. Komentar Snow menyusul sebuah pernyataan tentang masalah tersebut dari panel pengatur IMF Sabtu. Komite Moneter dan Finansial Internasional itu mengatakan suatu kerangka kerja IMF-Bank Dunia menyangkut kemampuan utang harus dipercanggih untuk membantu negara-negara ini dengan strategi utang jangka-menengah, manajemen pembelanjaan publik dan sistem perpajakan. "Komite tersebut mencatat pentingnya negara-negara menghindari reakumulasi utang yang tak dapat dibenarkan dan potensi akibat buruk dari pinjaman nonkonsesional bagi kemampuan utang," demikian pernyataan IMF.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
