Surabaya (ANTARA News) - Pemprov Jatim dalam waktu dekat bakal membentuk enam kawasan zone ekonomi khusus, di sejumlah kabupaten/kota untuk menarik investor asing (PMA) maupun domestik (PMDN) agar bisa menanamkan modal di Jatim. Gagasan untuk membentuk zone ekonomi khusus tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Imam Utomo dihadapan anggota DPRD Jatim, Ketua DPRD se-Kabupaten/Kota dan bupati/walikota se-Jatim dalam Pendapat Akhir Penetapan Raperda Propinsi Jatim, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jatim di DPRD Jatim di Surabaya, Senin. Gubernur mengemukakan, rencana Pemprov Jatim untuk membentuk zone ekonomi tersebut, guna menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat yang saat ini tengah berupaya semaksimal mungkin menarik investasi. Saat ditemui wartawan, gubernur menjelaskan, pemerintah pusat telah menekankan kepada daerah-daerah agar mengembangkan zone ekonomi ini. "Nanti akan kita buat zone seperti di Kawasan Industri Ngoro di Mojokerto, Tanggulangin di Sidoarjo. Nanti ada enam titik di seluruh Jatim yang akan dibuat zone ekonomi khusus, sekarang di Indonesia belum ada sama sekali. Penentuan enam daerah tersebut masih akan dikaji lagi," ujar Imam. Dalam zone ekonomi khusus tersebut, akan ada insentif yang diberikan kepada PMA maupun PMDN. "Insentif tersebut, misalnya, bagi investor yang menanamkan modalnya, pajak perusahaan baru akan ditarik empat tahun atau tiga tahun sekali. Tetapi ketentuan tersebut semuanya dari pusat," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menceritakan tentang komitmen pemerintah pusat yang akan segera membangun tol trans Jawa, mulai dari Anyer, Banten sampai Banyuwangi, Jatim. "Ada perintah dari Presiden agar tol trans Jawa disegerakan pengerjaannya," katanya. Untuk pembebasan lahannya, ujar Imam, diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini yang menangani PT Jasa Marga (Persero). Tol trans Jawa di Jatim mulai Mantingan (Ngawi) sampai Banyuwangi. Jadi dari Solo, Mantingan, Caruban, Kertosono, Mojokerto, Surabaya-Gempol. "Kita baru ada Surabaya-Gempol, Gempol terus ke Banyuwangi belum ada. Menurut pemerintah, 2009 trans Jawa harus selesai tetapi sepertinya mundur," paparnya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
