Mendesain IKN Nusantara dengan tetap menjaga kelestarian flora-fauna

Jakarta (ANTARA) - Panas terik serta debu yang beterbangan tak menyurutkan semangat mereka untuk bekerja. Puluhan pekerja mengangkat dan membereskan sejumlah material ringan yang berserakan di sekitar hunian pekerja konstruksi. Sementara, beberapa pekerja lainnya, ada yang mengoperasikan buldoser untuk memindahkan material berat seperti besi dan pipa baja, urukan tanah, hingga pasir.

Sekitar lima kilometer sebelum memasuki proyek hunian pekerja konstruksi, kondisinya juga tak kalah sibuk. Puluhan pekerja, beberapa diantaranya menggunakan eskavator, menggali dan meratakan tanah yang digunakan sebagai akses jalan menuju berbagai titik proyek yang akan dibangun untuk mendukung infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meskipun pekerjaan di lokasi itu tidak mudah, karena kondisi geografis yang naik turun dan berkelok, namun pengerjaan infrastruktur tersebut sangat rapi, teratur, dan terukur. Semua pekerja yang bekerja di proyek itu pun juga tertib dan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Mereka menggunakan helm pelindung, rompi bergaris yang memantulkan cahaya jika terkena sinar, dan peralatan K3 lainnya.

Pemerintah kini sedang melakukan pembangunan rumah pekerja di sekitar lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan ini menggunakan sistem modular, yakni metoda pembangunan dengan memanfaatkan material atau komponen pabrikasi yang dibuat di luar lokasi proyek atau di dalam lokasi proyek, namun perlu disatukan lebih dahulu antar-komponennya di tempat yang seharusnya.

Tahapan

Pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut merupakan salah satu bagian dari tahapan pembangunan IKN Nusantara. Untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut Pemerintah telah melakukan berbagai perencanaan dan tahapan panjang.

Dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 29 April 2019, terkait pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ditugaskan 3 menteri, yaitu Menteri/Kepala Bappenas untuk menyusun kajian pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mengkaji tata ruang dan kondisi lahan Ibu Kota Negara yang baru, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyusun perancangan kawasan Ibu Kota Negara yang baru.

Selanjutnya, pengumuman pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019, dan tanggal 18 Januari 2022 dilakukan pengesahan Undang Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara.

Pemindahan ibu kota negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, di antaranya mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan merata . Selain itu, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa, serta mendorong percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Sejak Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara diundangkan, pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN langsung dijalankan. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mulai membangun sejumlah infrastruktur dasar IKN Tahap I tahun 2022-202 yang menyerap anggaran tidak kurang Rp43,73 triliun.

Infrastruktur utama yang dibangun antara lain membuka hutan untuk pembuatan jalan, bendungan, embung, hingga hunian pekerja konstruksi. Pekerjaan sejumlah infrastruktur tersebut ditargetkan bisa selesai pada Mei 2023.

Nantinya, sebesar 65 persen atau 4.322 hektare dari total areal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara yang luasnya 6.671 hektare, ditetapkan menjadi area hijau makro.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi, mengatakan konsep pembangunan IKN adalah tetap melestarikan flora dan fauna yang selama ini ada di situ sehingga tetap hijau dan lestari.

Sementara 26 persen atau 1.760 hektare akan dibangun area pembangunan yang terdiri dari campuran 2,3 persen, fasilitas hankamtibmas 1,8 persen, fasilitas khusus 1,2 persen, hunian 12,6 persen, pemerintahan 5,7 persen, perkantoran dan jasa 1,3 persen, serta sarana dan prasarana 1,5 persen. Sedangkan sisanya sembilan persen atau 589 hektare, akan digunakan untuk pembangunan jalan dan infra makro.

Jadi, meskipun pembangunan infrastruktur IKN berada di eks hutan Kalimantan, namun pemerintah tetap menjaga keberadaan flora dan fauna asli pulau itu, seperti hutan bakau, hewan kera berhidung panjang (bekantan) hingga buaya.

Beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan adalah jalan lingkar Sepaku Segmen 1, jalan lingkar Sepaku Segmen 2, jalan lingkar Sepaku Segmen 3, dan pembangunan jalan kerja/logistik IKN paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4.

Selain itu, pembangunan jalan tol IKN segmen Karangjoang-KK Kariangau (3A), jalan tol IKN segmen KKT Karingau-SP. Tempadung (3B), jalan tol IKN segmen SP.Tempadung-Jembatan Pulau Balang, serta pembangunan jalan di dalam KIPP yaitu pembangunan jalan sumbu Kebangsaan sisi barat.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dinilai sangat penting dan strategis, karena selain sebagai jalan untuk mengangkut material bahan bangunan, juga untuk menarik investor menanamkan modal di IKN.

Ada delapan prinsip pembangunan jangka panjang IKN yang harus dipatuhi. Delapan prinsip tersebut akan menjadi pedoman dan strategi pembangunan serta pengelolaan jangka panjang IKN.

Kedelapan prinsip itu adalah mendesain dengan memperhatikan alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung-aktif dan mudah diakses, emisi karbon rendah, sirkuler dan tangguh, aman-nyaman-terjangkau, efektif dan efisien melalui teknologi, serta menciptakan peluang ekonomi.

Pembangunan IKN Tahap I diharapkan akan selesai pada 2024, sebagai jawaban atas keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap upacara 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di IKN Nusantara.

Lelang terbuka

Dalam membangun mega proyek tersebut, pemerintah menggandeng sejumlah BUMN Karya dan swasta untuk berpartisipasi guna mewujudkan semua infrastruktur di IKN.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra, mengatakan pemerintah memastikan lelang proyek pembangunan infrastruktur di IKN dilakukan secara terbuka dan transparan, serta boleh diikuti perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

“Lelang dilakukan secara terbuka dan transparan terbuka untuk perusahaan lokal tapi tidak boleh diikuti perusahaan asing," katanya.

Sejumlah BUMN Karya yang selama ini mengikuti lelang antara lain PT PP, PT Nindya Karya, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, serta PT Brantas Abipraya. Para pemenang tender banyak yang melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan sesama BUMN Karya maupun dengan swasta untuk membangun infrastruktur di IKN.

Wilayah Perencanaan Kawasan Pengembangan IKN nantinya memilik 9 bagian, yakni Kota Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kota Pusat Ekonomi, Kota Pusat Layanan Kesehatan, Kota Pariwisata dan Hiburan, Kota Layanan Pendidikan, Kota Inovasi dan Riset. Selain itu, Kota Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Kota Pusat Sentra Pertanian, dan Kota Pusat Pengembangan Industri Berteknologi Tinggi.

Bendungan Sepaku Semoi

Salah satu proyek infrastruktur yang sedang dikebut pembangunannya adalah Bendungan Sepaku Semoi yang berfungsi mengalirkan air bersih salah satunya ke IKN. Pembangunan infrastruktur ini sudah mencapai 75 persen dan ditargetkan Maret 2023 sudah berfungsi.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Harya Muldianto mengatakan, apabila bendungan nanti sudah selesai maka akan menyalurkan air bersih ke kawasan IKN serta bisa juga berfungsi untuk irigasi juga sebagai tempat pariwisata.

Manfaat lain keberadaan bendungan ini adalah mampu mengalirkan air baku 2.500 liter per detik, yang terbagi 2.000 untuk IKN dan 500 untuk Balikpapan, serta mampu mereduksi banjir sampai 55,26 persen.

Fungsi lain keberadaan bendungan yang memiliki total luas lahan 378 hektare tersebut, juga memiliki nilai strategis dan penting untuk IKN yaitu mampu mengendalikan banjir.

Pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan antara lain pekerjaan lahan inspeksi dan fasilitas umum, timbunan bendungan utama, hidromekanikal, pekerjaan jembatan hulu, serta pagar kawasan.

Sumber air di bendungan ini nantinya akan berasal dari Sungai Tengin serta air hujan di mana tingkat curah hujan di wilayah ini setiap tahun cukup besar.

Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp556 miliar bersumber dari dana APBN tahun anggaran 201-2023 dengan masa pelaksanaan 2020-2023.

Pembangunan Bendungan Sepaku Sepoi ini sempat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUP) Basuki Basuki Hadimuljono, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

Pembangunan IKN Nusantara kini terus berproses. Pembangunan pusat pemeriintahan yang mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia" ini diharapkan bisa berjalan sebagaimana direncanakan, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan yang lestari.