Survei: Kepuasan terhadap pemerintah stabil di atas 70 persen

Jakarta (ANTARA) - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih berada di atas 70 persen, yang menurut hasil survei Y-Publica kini tercatat 72,7 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua cenderung stabil di atas 70 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam rilis pers di Jakarta, Selasa.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu cenderung stabil meski masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global. Rudi mengatakan tingkat kepuasan publik itu sempat turun sedikit pada Maret 2022, namun secara umum masyarakat merasa puas dengan pemerintah periode kedua Jokowi sebagai Presiden RI.

"Bahkan, sebanyak 5,9 persen merasa sangat puas; hanya 23,0 persen tidak puas, sisanya tidak tahu atau tidak jawab 4,3 persen," tambahnya.

Menurut Rudi, kenaikan tingkat kepuasan publik itu merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam menyampaikan program-program kepada rakyat. Di tengah banyaknya persoalan dan tantangan, katanya, publik masih percaya Jokowi sebagai pemimpin yang patut mendapat dukungan.

Dia mencontohkan ketika China masih bergulat dengan pandemi COVID-19, keputusan Jokowi untuk tidak melakukan lockdown justru membuat perekonomian Indonesia bisa tetap bergerak. Meskipun kasus COVID-19 kembali meningkat akhir-akhir ini, masyarakat tidak lagi merasa khawatir seperti awal pandemi.

Selain pandemi COVID-19, tantangan yang patut dihadapi Pemerintah Indonesia antara lain soal gonjang-gonjang ekonomi yang diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina serta kenaikan harga pangan dan energi.

Harga minyak goreng melambung, begitu pula dengan harga BBM yang mengalami kenaikan. Inflasi pun tidak terelakkan, tetapi tidak separah yang dialami banyak negara, kata Rudi.

"Keputusan Pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi relatif mampu menahan lonjakan inflasi, tetapi akhirnya dilakukan setelah windfall komoditas berakhir," imbuhnya.

Sementara itu, pada aspek penegakan hukum, Jokowi dinilai telah mengambil langkah tegas untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo dan kawan-kawan.

Tragedi Kanjuruhan juga mendapat atensi khusus dari Jokowi, sehingga penanganan insiden tersebut dilakukan dengan baik oleh Polri.

"Jokowi melihat potensi merosotnya citra kepolisian sebagai institusi negara di mata publik," kata Rudi.

Keberhasilan penanganan berbagai aspek itu bukan berarti Pemerintah dapat bersantai. Ancaman resesi global juga harus menjadi perhatian serius, tambahnya. Meningkatnya perlombaan senjata yang memicu ketegangan geopolitik juga patut dicermati Pemerintah.

Usai menjadi ketua G20 tahun 2022, menurut Rudi, Indonesia akan mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.

"Keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin G20 akan kembali diuji pada tingkat kawasan, di mana Asia Pasifik menjadi hot spot selain Ukraina," ujar Rudi Hartono.