Prinsip "Bali Compact" diharapkan masuk deklarasi KTT G20

Negara G20 sepakat memastikan tercapainya target pembangunan global berkelanjutan di tahun 2030, khususnya untuk akses energi modern yang handal, berkelanjutan dan terjangkau bagi semua

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan prinsip "Bali Compact" yang merupakan hasil pertemuan menteri bidang energi negara G20 pada Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) diharapkan bisa masuk dalam deklarasi KTT G20 Bali.

Yudo mengakui "Bali Compact" yang berisi sembilan prinsip itu masih dibahas agar dapat masuk dalam poin deklarasi KTT G20. Menurutnya, dokumen tersebut dimungkinkan masuk, hanya saja belum keputusan final.

"Negara G20 sepakat memastikan tercapainya target pembangunan global berkelanjutan di tahun 2030, khususnya untuk akses energi modern yang handal, berkelanjutan dan terjangkau bagi semua," kata Yudo dalam konferensi pers #G20updates secara daring di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa..

Yudo mengatakan dalam ETMM yang digelar September lalu itu, para menteri energi sepakat untuk melakukan transisi energi ada satu pun yang tertinggal. Meski, pada pertemuan itu, lanjutnya, negara-negara mengakui ada perbedaan situasi dan kondisi setiap negara serta sepakat untuk mencapai target-target global.

Para negara energi itu menekankan pentingnya pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau untuk mendukung transisi energi, termasuk pentingnya kerja sama transfer pengetahuan dan inovasi teknologi.

"Mereka juga sepakat meningkatkan investasi dan mendorong aliran dana kepada negara berkembang guna percepatan transisi energi serta pentingnya memperkuat kerja sama," katanya.

Bali Compact sendiri berisi prinsip percepatan transisi energi dengan mempertimbangkan keuntungan bagi semua pihak tanpa ada yang tertinggal dalam prosesnya. Kesepakatan itu juga menghargai perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara.

Ada pun secara rinci, kesembilan prinsip tersebut adalah memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional; meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan; mengamankan pasokan energi, infrastruktur, dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal.

Prinsip lainnya adalah meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi, mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi.

Berikutnya, mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau Net Zero Emissions; berkolaborasi dalam memobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Paris Agreement.

Selain itu, meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi atau Net Zero Emissions, serta membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, demonstrasi, diseminasi dan penerapannya.

Menurut Yudo, dalam mewujudkan transisi energi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu keekonomian dan teknologi. Hanya saja dibutuhkan inovasi teknologi di bidang energi terbarukan.

"Tantangan lainnya adalah masalah dana," imbuhnya.

Menurut Yudo, transisi energi membutuhkan inovasi teknologi yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Pendanaan juga diperlukan untuk mempercepat waktu pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Lebih lanjut, penguasaan teknologi, waktu pelaksanaan proyek, dan kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun keekonomian juga menjadi catatan daftar tantangan berikutnya.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, lanjut Yudo, Indonesia berupaya melakukan sejumlah terobosan, antara lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik.

Terobosan terpenting adalah penyusunan rancangan undang-undang (RUU) energi baru dan energi terbarukan (EBET). Rancangan ini guna memberikan kepastian hukum, perkuatan kelembagaan dan tata kelola, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pemanfaatan sumber EBT untuk pengembangan industri ekonomi nasional.

"RUU ini nantinya menjadi game changer atau pengubah permainan," kata Yudo.