Polda Sulbar siap mendukung langkah mitigasi bencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi SulbarMamuju (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat siap membantu pemerintah provinsi setempat melaksanakan mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana.
"Polda Sulbar siap mendukung langkah mitigasi bencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar," kata Kapolda Sulawesi Barat Irjen Polisi Verdianto Iskandar Biticaca pada pelatihan early warning system atau sistem peringatan dini bencana, yang digelar di Mako Brimob Polda Sulbar di Mamuju, Senin.
Pelatihan sistem peringatan dini bencana itu diikuti seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait di daerah itu.
Polda Sulbar, lanjut Verdianto, mendukung langkah Pemprov Sulbar dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Kapolda berharap melalui pelatihan sistem peringatan dini bencana tersebut, seluruh pemangku kepentingan di daerah itu dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
"Melalui pelatihan 'early warning system' ini kita bisa lebih memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Verdianto.
Baca juga: Pemprov Sulbar lakukan pemetaan daerah bencana
Baca juga: Sulbar intensifkan sosialisasi prakiraan cuaca antisipasi bencana
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik yang membuka pelatihan sistem peringatan dini bencana itu menyampaikan, kegiatan itu sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Pelatihan sistem peringatan dini bencana tersebut lanjut Akmal Malik, merupakan langkah baru untuk membentuk kesiapsiagaan Sulbar menghadapi bencana.
"Kegiatan ini diinspirasi kejadian beberapa waktu lalu, yaitu bergesernya bukit di Desa Onang yang menutupi jalan trans Sulawesi di Kabupaten Majene. Informasi kejadian pertama kali saya dapatkan dari Polda," kata Akmal Malik.
Ia mendorong seluruh pihak berkolaborasi melakukan kewaspadaan terhadap bencana di Sulbar.
"Kuncinya ada di kolaborasi. Mohon hilangkan spirit yang mementingkan diri sendiri. Saya minta ketika ada kejadian bencana semua pihak bergerak, harus ada kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi terkait," terang Akmal Malik.
Sebab penyelesaian persoalan tambah Akmal Malik, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama, termasuk melibatkan OPD terkait.
Ia juga menekankan agar dalam pelatihan yang digelar melahirkan hasil sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Kita ingin outputnya dapat mengindentifikasi titik-titik potensi bencana di seluruh kabupaten. Tolong juga dibuatkan SOP-nya," kata Akmal Malik.
Baca juga: Tanggap darurat bencana gempa Mamuju ditutup
Baca juga: Kapolda Sulbar minta longsor di jalur Trans Sulawesi segera diperbaiki
Pewarta: Amirullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
