Kemenkes: Imbangi booster dengan monitoring PeduliLindungi yang kuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyatakan, pemberian dosis booster pada masyarakat harus diimbangi betul dengan monitoring yang kuat melalui Aplikasi PeduliLindungi yang dilakukan oleh petugas di ruang publik.

“Saya suka melihat di lapangan orang sekarang scan masuk di PeduliLindungi, petugas juga terlihat memperhatikan tapi dia tidak melihat betul apakah hasil scannya itu betul-betul dilakukan di saat yang sama atau hanya screen shoot (tangkapan layar),” kata Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kemenkes Prima Yosephine dalam Webinar Pemerataan Vaksinasi, Kunci Menuju Endemi yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Baca juga: Polda NTB pastikan scan barcode PeduliLindungi tetap berlaku di WSBK

Prima menyatakan, saat ini masih banyak sekali petugas yang abai dan menganggap remeh hasil skrining. Akibatnya, pemberian vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang didorong pemerintah sampai dosis booster dirasa tidak akan ada artinya.

Adanya pengabaian akan membuat masyarakat merasa booster tidak diperlukan, sehingga dapat dengan mudah untuk berbohong melakukan scan saat masuk. Padahal, kemungkinan yang diberikan pada petugas hanya berupa hasil tangkapan layar semata.

Baca juga: Kemenkes: WNA perlu buat e-ticket di PeduliLindungi untuk vaksinasi

Di sisi lain, Kemenkes juga sudah mengeluarkan berbagai warna yang dapat menunjang skrining pada PeduliLindungi dan mempermudah petugas mengetahui status vaksinasi seseorang, seperti kuning untuk penerima dosis lengkap, merah untuk dosis satu atau belum divaksinasi dan hitam jika terinfeksi COVID-19.

Ia mengingatkan para petugas untuk merubah kebiasaan abai tersebut, karena Indonesia akan memasuki libur panjang dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Sebab, dapat dipastikan berbagai ruang publik akan dipenuhi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga.

“Ini sangat penting ya karena kalau tidak ada monitoring yang cukup kuat, masyarakat pasti akan merasa dia tidak perlu booster karena bisa lewat-lewat saja dan bisa masuk. Jadi tentu kebijakan yang tertuang harus dibarengi dengan monitoring yang cukup kuat di lapangan,” ucap Prima.

Baca juga: Kemenkes permudah akses PeduliLindungi melalui mobile browser

Prima menambahkan, sesuai dengan imbauan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan tempat wisata yang ada menjadi pariwisata domestik, setiap fasilitas publik harus mampu untuk melakukan scan PeduliLindungi.

Kemenkes sendiri dalam menjalankan imbauan tersebut akan mengadakan pertemuan bersama dengan BNPB, Satgas COVID-19 dan kementerian terkait seperti Kemenko PMK serta Kementerian Perhubungan untuk membahas lebih lanjut terkait kebijakan booster dalam menyambut libur panjang.

“Harapannya booster juga masih akan tetap digunakan dalam kebijakan di akhir tahun nanti, juga menjadi syarat supaya bisa meningkatkan tentunya laju vaksinasi kita dan kita bisa yakin bahwa masyarakat kita cukup terlindungi,” katanya.

Baca juga: Mengulik peran PeduliLindungi cegah COVID-19 di G20

Oleh karenanya, Prima mengimbau semua pengelola ruang publik bersama dengan Satgas COVID-19 dan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kembali pada petugas di tiap pintu masuk terkait dengan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, supaya semua kasus dapat terdeteksi dengan baik dan tidak membahayakan publik.

“Kita harus lebih sosialisasikan lagi supaya tidak hanya sekadar lewat-lewat begitu saja, karena petugas kita saya perhatikan masih belum terlalu paham tentang apa tugas yang harus dia lakukan,” kata dia.

Baca juga: Kemarin pemerintah selidiki pemotongan BLT BBM, minta warga melapor
Baca juga: PeduliLindungi raih Penghargaan Indonesia Brand Forum 2022