"Ini baru untuk tahapan awal yang kami minta. Kalau 2024 baru kami minta full, karena sudah tahun pilkada.Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Biro Pemerintahan mengajukan anggaran ke DPRD Sulsel senilai Rp200 juta untuk Desk Pilkada guna memonitoring persiapan awal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024.
"Ini baru masuk tahapan awal, karena kami bersama Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), itu sudah ada penyampaian dari pusat untuk mempersiapkan dana Desk Pilkada," ujar Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel Idham Kadir usai rapat pembahasan Raperda tentang APBD 2023, di Gedung Tower DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Usulan anggaran tersebut, kata dia, untuk persiapan awal tahapan pilkada yang akan digunakan tahun 2023. Selain itu sebagai tahap pertama untuk pemantauan permasalahan yang dimonitoring di daerah jelang pilkada.
Saat ditanyakan apakah anggaran tersebut terlalu kecil dalam hal memonitoring pelaksanaan tahapan pilkada yang akan mulai pada 2023, Idham mengatakan sejauh ini dianggap cukup.
"Ini baru untuk tahapan awal yang kami minta. Kalau 2024 baru kami minta full, karena sudah tahun pilkada. Jadi, kami bersama Kesbangpol bisa lebih besar lagi (anggarannya) karena tahapan inti pilkada sudah masuk," ujarrnya pula.
Sedangkan untuk proses pergantian jabatan kepala daerah gubernur, bupati, wali kota usai masa jabatan habis dan akan diisi pejabat (pj) kepala daerah di 13 daerah pada tahun 2023 yang melaksanakan Pilkada Serentak 2024, kata Idham, anggarannya tentu dari Kementerian Dalam Negeri.
"Ini kan pj dimulai pada 2023, nanti ada 13 kabupaten dan kota. Itu sudah cukuplah (anggaran monitoring awal). Kalau terkait dengan PAW (pergantian antarwaktu) anggota dewan, itu tergantung DPRD," katanya menambahkan.
Namun demikian, usulan anggaran itu masih bersifat sementara, karena masih akan dibahas lebih lanjut di Komisi A Bidang Pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Fadriaty AS menilai anggaran yang disebutkan senilai Rp200 juta dirasa sangat kecil. Sedangkan ada 13 daerah di Sulsel akan melaksanakan pilkada.
"Ternyata itu dana awal Rp200 juta untuk Desk Pilkada, yang besar nanti itu pada 2024. Anggaran itu hanya mengurus dokumen dan SK nanti. Ada 13 daerah yang berakhir 2023. Ini diusulkan karena tidak ada sama sekali anggaran di Desk Pilkada, makanya diusulkan," kata dia lagi.
Sedangkan untuk pengusulan pj, sudah ada anggaran disiapkan. Namun, di Biro Pemerintahan, anggaran perjalanan dinasnya hanya Rp79 juta, tentu ini juga menjadi perhatian. Dan sampai saat ini mereka pun belum diberikan pagu anggaran oleh tim angaran pemerintah daerah (TPAD).
"Tadi sempat dibahas dalam rapat, ini harus ada tambahan, malah tadi kepala bironya tidak dibawa, minimal dia butuh Rp1 miliar untuk kepentingan itu semua tahun 2023. Butuh tambahan sekitar Rp1 miliar," ungkap politisi perempuan ini pula.
Baca juga: KPU: Anggaran Pilkada Maros dan Luwu Utara belum cair 100 persen
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022
