Kemenkeu : Pembiayaan alternatif jadi pilihan di tengah gejolak global

Menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk kita menjaga momentum pembangunan infrastruktur secara terus menerus, jika kita menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti halnya KPBU.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso mengatakan bahwa skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi pilihan di tengah ketidakpastian perekonomian global, untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

“Menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk kita menjaga momentum pembangunan infrastruktur secara terus menerus, jika kita menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti halnya KPBU,” kata Brahmantio dalam acara "Sharing Session terkait Penerapan Skema Pembiayaan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan" di Jakarta, Senin.

Dalam pembangunan infrastruktur, dia meminta pemerintah daerah (pemda), baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Alasannya, saat ini APBN sedang memikul beban berat di tengah ketidakpastian perekonomian global, akibat pandemi COVID-19, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, serta pengetatan kebijakan moneter.

Selain itu, tambah dia, beban APBN semakin berat karena fenomena kenaikan angka inflasi di banyak negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang

“Kita menghadapi gejolak internasional Inflasi yang, merambah ke kita.Itu membutuhkan upaya bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berupaya tidak terlalu membuat pemburukan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Brahmantio.

Dalam kesempatan ini, dia mengapresiasi upaya Bupati Madiun, Jawa Timur, Ahmad Dawami atas inisiatifnya yang menerapkan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, yang merupakan pembiayaan alternatif pertama proyek APJ yang oleh pemda di Indonesia.

“Kami percaya dengan contoh di Madiun, Ini akan banyak daerah lain yang mengikuti langkah Madiun. Contoh sudah ada, sudah ada tempat untuk bertanya dan berdiskusi,” kata Brahmantio.

Ke depan, dia berharap berbagai daerah di Indonesia mulai menerapkan skema pembiayaan alternatif melalui KPBU untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mengurangi beban terhadap APBN maupun APBD. “Yang lebih baik akan membuat kontribusi pengurangan emisi karbon lebih cepat,” kata Brahmantio.