Kemenkeu minta peningkatan penyerapan DAK Fisik di NTT

Kami berharap di sisa waktu tahun 2022 ini penyerapan bisa ditingkatkan agar manfaat APBN untuk pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara memadai

Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minta adanya peningkatan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur yang baru terealisasi sebesar 43,4 persen hingga triwulan III 2022.

Alokasi DAK Fisik untuk NTT pada 2022 senilai Rp3,61 triliun dan sampai September 2022 terealisasi Rp1,57 triliun 43,4 persen, kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo ketika dikonfirmasi di Kupang, Senin, berkaitan dengan realisasi penyerapan DAK Fisik tahun 2022 di NTT hingga triwulan III.

Catur menjelaskan pihaknya mengidentifikasi beberapa penyebab belum optimalnya penyaluran DAK Fisik di NTT yaitu antara lain terdapat kontrak yang pembayarannya dibayarkan sekaligus, menunggu barang diterima (untuk kontrak pengadaan peralatan dan mesin), sehingga baru akan dicairkan pada akhir tahun.

Selain itu rekanan pihak ketiga mengajukan permintaan pembayaran ke pemerintah daerah menunggu pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, meski dapat dibayarkan per termin, sesuai progres penyelesaian pekerjaan.

"Ada juga keterlambatan pelelangan pekerjaan, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan," katanya.

Catur minta agar pemerintah daerah di NTT meningkatkan penyerapan DAK Fisik karena jika penyerapan rendah maka bisa berdampak pada proyek-proyek pembangunan di daerah.

"Kalau DAK Fisik tidak dapat disalurkan, maka atas kontrak-kontrak yang telah berjalan akan menjadi tanggungan Pemda melalui APBD untuk pembayarannya," katanya.

Ia menambahkan DAK Fisik harus terserap secara optimal agar pembangunan infrastruktur di NTT terus bergerak maju untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap di sisa waktu tahun 2022 ini penyerapan bisa ditingkatkan agar manfaat APBN untuk pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara memadai," katanya.