"Dan perlu diantisipasi juga tidak perlu ke politik identitas. Identitas itu iya ada, namun tidak perlu sampai ke dalam, (contohnya) kalau tidak sama dengan kita tidak boleh kita dukung dan seterusnya. Tidak boleh ada lagi," kata Wagub saat menghadiri Haul Akbar Pahlawan Nasional Kiai Haji Ahmad Rifai di Pendapa Kabupaten Kendal, Minggu.
Baca juga: Bawaslu mulai pendidikan partisipatif "Perempuan Berdaya Pengawasan"
Menurut dia, yang perlu dipertahankan saat ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Jangan sampai keharmonisan masyarakat dinodai dengan oknum-oknum yang menggunakan politik praktis," ujarnya.
Selain politik Identitas, Wagub juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan paham radikal.
Ia menyebut saat perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia banyak tokoh agama dan santri yang turut berkorban sehingga sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila ini sudah keputusan final para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh agama.
"Ini harus benar-benar kita serukan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia sudah final, tidak boleh lagi ada yang membahas apakah Pancasila itu Islami atau tidak karena itu adalah kesepakatan para ulama, termasuk Kiai Ahmad Rifai juga ikut andil memperjuangkan itu," katanya.
Baca juga: KPU Kabupaten Mamuju tingkatkan partisipasi pemilih perempuan
Baca juga: KPU sebut tidak ada politisasi terkait pelantikan serentak di daerah
Baca juga: Perwakilan RI di Malaysia mulai mendata ulang seluruh WNI
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
