PBB desak Musk untuk lindungi hak asasi manusia di Twitter

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, pada hari Sabtu (5/11) waktu setempat mengeluarkan surat terbuka kepada Elon Musk, pemilik baru Twitter Inc, mendesaknya untuk "memastikan hak asasi manusia menjadi pusat pengelolaan Twitter".

Twitter Inc memberhentikan setengah tenaga kerjanya pada hari Jumat (4/11). Cuitan-cuitan oleh staf perusahaan media sosial tersebut mengatakan tim yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia termasuk di antara mereka yang terkena dampak.

"Twitter adalah bagian dari revolusi global yang telah mengubah cara kita berkomunikasi," kata Türk dalam surat itu, seperti dilaporkan Reuters, Minggu.

"Tapi saya menulis dengan keprihatinan dan ketakutan tentang wadah publik digital kami dan peran Twitter di dalamnya," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Türk mengatakan, seperti semua perusahaan, Twitter perlu memahami bahaya yang terkait dengan platformnya dan mengambil langkah untuk mengatasinya.

"Menghormati hak asasi manusia kita bersama harus menetapkan pagar pembatas untuk penggunaan dan evolusi platform," ujar Türk.

"Singkatnya, saya mendesak Anda untuk memastikan hak asasi manusia menjadi pusat pengelolaan Twitter di bawah kepemimpinan Anda," imbuh Komisaris Tinggi tersebut.

Adapun PHK pada hari Jumat (4/11) mengakhiri kekacauan dan ketidakpastian selama seminggu tentang masa depan Twitter di bawah Musk, orang terkaya di dunia, yang menyatakan bahwa layanan media sosial itu mengalami "penurunan besar-besaran dalam pendapatan".

Baca juga: Twitter mulai mengurangi karyawan