Jerman masih jauh dari pencapaian target iklim 2030

Tingkat pengurangan emisi yang sejauh ini telah dicapai masih jauh dari cukup untuk memenuhi target perlindungan iklim 2030

Berlin (ANTARA) - Ekonomi terbesar di Eropa masih jauh dari mencapai target iklimnya untuk 2030, menurut sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Dewan Ahli Pemerintah Jerman terkait isu iklim pada Jumat (4/11).

"Tingkat pengurangan emisi yang sejauh ini telah dicapai masih jauh dari cukup untuk memenuhi target perlindungan iklim 2030," kata Thomas Heimer, seorang anggota Dewan Ahli Pemerintah Jerman, seraya menekankan bahwa target tersebut tidak tercapai oleh sektor-sektor individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

Jerman menargetkan pemangkasan emisi gas rumah kaca sebesar 65 persen pada 2030 dibandingkan dengan tingkat yang tercatat pada 1990, dan menjadi negara netral karbon pada 2045, lima tahun lebih awal dari yang direncanakan semula.

Pengurangan emisi tahunan harus lebih dari dua kali lipat untuk mencapai target tersebut, tegas Heimer. Sementara itu, sektor transportasi Jerman harus melakukan pengurangan emisi hingga 14 kali lipat.

Selama periode tinjauan tahun 2000-2021, emisi gas rumah kaca di Jerman turun sekitar 27 persen.

Sektor energi Jerman menyumbang hampir setengah dari pengurangan emisi itu, menurut laporan pemerintah, yang akan dipresentasikan menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2022 yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, dari 6 hingga 18 November 2022.

Di sisi lain, sektor transportasi, bangunan, dan transportasi Jerman mengalami "fase stagnasi atau sedikit peningkatan" dalam pengurangan emisi.

Meskipun emisi dalam sektor transportasi dan industri menurun karena pandemi COVID-19, tren itu mengalami kemunduran pada 2021, menurut laporan tersebut.

Efek dari teknologi pengurangan emisi terimbangi oleh kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Peningkatan efisiensi terhambat oleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, ruang hidup yang lebih besar, dan peningkatan volume transportasi," tutur Ketua Dewan Ahli Pemerintah Jerman Hans-Martin Henning.