DPR minta pemerintah evaluasi kegiatan yang mengumpulkan massa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah untuk mengevaluasi beragam kegiatan yang mengumpulkan massa sebagai salah satu langkah antisipasi melonjaknya jumlah kasus COVID-19 yang dipicu oleh penyebaran varian Omicron XBB.

"Langkah antisipasi tersebut, salah satunya dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang kian marak di akhir-akhir tahun ini. Terlebih, jika dalam kegiatan tersebut protokol kesehatan sulit untuk diterapkan," kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah antisipasi seperti itu memang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah, terutama di tengah peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan kematian akibat COVID-19 sejak akhir Oktober sampai awal November 2022.

Di samping evaluasi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, Charles juga meminta pemerintah untuk terus memasifkan vaksinasi dosis ketiga (booster) yang menurut data Satgas COVID-19 per 3 November 2022, cakupan nya baru mencapai 27,76 persen.

"Segala faktor penyebab lambatnya vaksinasi booster, seperti keterbatasan stok vaksin di daerah harus segera ditanggulangi karena lagi-lagi laju vaksinasi kita harus berkejaran dengan laju penyebaran virus yang semakin cepat akibat sub-varian XBB," lanjut Charles.

Berikutnya, menurut Charles, pemerintah juga harus kembali menyiapkan skenario terburuk jika dalam waktu dekat terjadi peningkatan angka kejadian dan kematian akibat varian Omicron XBB.

Charles menyampaikan, apabila langkah pembatasan sosial harus kembali dijalankan demi meredam penularan COVID-19, hal tersebut harus dipersiapkan dengan matang, baik secara teknis di lapangan maupun cara komunikasi kepada publik.

"Pada prinsipnya, segala langkah kebijakan antisipasi terhadap potensi ledakan Omicron XBB harus dikaji secara matang dan memperhatikan banyak faktor secara komprehensif," ujar Charles.

Dengan demikian, lanjut dia, potensi kerugian yang dialami masyarakat luas akibat kasus penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi.

Ia lalu mengingatkan pemerintah bahwa dalam penanggulangan wabah kesehatan, keselamatan rakyat harus diutamakan.