Batam (ANTARA News) - Thailand tetap akan bergabung dalam kerja sama pengamanan Selat Malaka dengan tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura, setelah tiga bulan kabinet pemerintahan baru di Negeri Gajah Putih itu terbentuk."Mungkin dua hingga tiga bulan setelah kabinet baru terbentuk," kata Kolonel Surasit Thanadthang, Direktur Strategi dan Kebijakan Angkatan Bersenjata Thailand, kepada ANTARA News di Batam, Jumat. Ditemui usai menghadiri penandatanganan Joint Coordinating Committee (JCC) Malacca Straits Patrol (MSP) dan Standard Operational Procedure (SOP) Patroli Terkoordinasi di Selat Malaka, ia mengatakan, perkembangan situasi politik di negaranya menjadi salah satu alasan Thailand belum dapat bergabung dalam pengamanan bersama di Selat Malaka bersama Indonesia, Malaysia dan Singapura. Thanadthang mengemukakan, proses keterlibatan Thailand dalam pengamanan bersama di selat sepanjang 500 mil itu terus dilakukan hingga kini. Namun, keterbatasan anggaran, panjangnya birokrasi dan situasi politik yang berujung pada turunnya Pedana Menteri (PM) Thaksin Sinawatra, mengakibatkan proses itu tertunda. "Keikutsertaan Thailand dalam pengamanan bersama di Selat Malaka, harus mendapat persertujuan kabinet terlebih dulu, sedangkan kabinet baru terbentuk pada Juni mendatang, Mungkin dua atau tiga bulan setelah itu, kita akan bergabung," ujarnya. Thanadthang mengemukakan, Thailand sangat berkepentingan untuk terlibat dalam pengamanan bersama di Selat Malaka bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengingat posisi Thailand yang berada d ujung sebelah utara selat terpadat di dunia itu. "Jadi, Thailand akan tetap bergabung dalam patroli terkoordinasi di Selat Malaka, bersama tiga Negara pantai lainnya," katanya. Ide untuk melibatkan Thailand dalam patroli terkoordinasi di Selat Malaka datang dari Indonesia dan dibahas dalam Shangrilla Dialogue di Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2005, yang dihadiri panglima angkatan bersenjata tiga negara di Selat Malaka, dan Thailand. Semula keikutsertaan Thailand akan dikukuhkan pada 1 Desember 2005 bernaung di bawah payung MIST (Malaysia-Indonesia-Singapura-Thailand), namun perkembangan politik di Thailand tidak memungkinkan, sehingga dan akhirnya pemerintah setempat memutuskan Thailand berstatus peninjau dalam kerjasama pengamanan bersama di Selat Malaka. Selat Malaka dibatasi Pulau Rondo hingga Pukhet di sebelah utara dan di sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Karimun hingga Tanjung Piai, dengan panjang seluruhnya mencapai sekitar 500 mil atau 926 kilometer. Untuk mengamankan Selat Malaka, Indonesia membentuk kerjasama keamanan trilateral dengan Malaysia dan Singapura yang dinamakan Patroli Terkoordinasi (Coordinated Patrol) Malaysia-Singapura-Indonesia (Malsindo).Dalam kegiatan pengamanan Selat Malaka lewat Malsindo itu, dibangun beberapa titik pengawasan (point control), yakni di Belawan dan Batam (Indonesia), Lumut (Malaysia) dan Changi (Singapura). Jika Thailand jadi bergabung, maka titik pengawasan akan ditambah di kawasan Pukhet. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
