Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran guna mempercepat penurunan stunting.
"Perlu percepatan penyerapan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wali Kota Medan: Anggaran penanganan stunting meningkat
Agus menambahkan, Kemenko PMK telah melakukan pendampingan ke beberapa provinsi terpilih untuk melihat tindak lanjut program dan penyerapan anggaran.
"Kami juga memberikan masukan, misalkan mengenai perlunya memanfaatkan anggaran untuk pembelian alat ukur antropometri," katanya.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah tambah anggaran penurunan stunting
Antropometri, kata dia, dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan status gizi manusia sehingga dapat menunjang program percepatan penurunan stunting.
Agus juga mengingatkan bahwa terdapat lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Baca juga: Pemerintah Kota Kupang sediakan Rp18,2 miliar untuk tangani stunting
Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Sementara itu, pilar yang kelima adalah tentang penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan juga inovasi.
Baca juga: Dinas PMD Sulsel minta pemdes alokasikan anggaran penanganan stunting
"Terkait hal tersebut optimalisasi penyerapan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting akan mendukung implementasi lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting," katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan prevalensi kekerdilan atau stunting harus turun sebesar tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
"Prevalensi stunting saat ini sebesar 24,4 persen sementara Presiden menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Untuk mengejar target tersebut maka prevalensi stunting harus turun tiga persen per tahun," kata Muhadjir. T.W004
Baca juga: Kemenkeu harap anggaran BLT Desa digunakan untuk penanganan stunting
Baca juga: ANTARA: Media massa punya peran menurunkan angka stunting di Indonesia
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
