Kemenkeu: Regsosek akan efektifkan belanja negara

Itulah nilai strategis Regsosek, untuk memperkuat kualitas belanja. Mudah- mudahan dengan Regsosek, data jadi lebih akurat, lebih aktual, lebih reliable, dan terintegrasi.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan (PKAPBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyampaikan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dapat mengefektifkan belanja negara yang terdapat dalam APBN.

Dalam acara bertajuk Regsosek Talk: Generasi Muda Membangun Negeri oleh Bappenas yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, dia mengatakan Regsosek dapat memenuhi kebutuhan pemerintah akan data yang akurat, aktual, dan terintegrasi, sehingga akan membuat belanja negara lebih tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Itulah nilai strategis Regsosek, untuk memperkuat kualitas belanja. Mudah- mudahan dengan Regsosek, data jadi lebih akurat, lebih aktual, lebih reliable, dan terintegrasi,” kata Wahyu.

Dengan data yang akurat, aktual, dan terintegrasi, menurut dia, APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat berperan secara optimal, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus menurunkan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan kebijakan fiskal yang efektif merupakan kunci untuk membuat belanja negara lebih berkualitas, serta lebih memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Tanpa APBN yang sehat, sulit untuk mewujudkan kesejahteraan. Maka dari itu, salah satu pilar untuk menyehatkan APBN adalah kualitas belanja,” kata Wahyu.

Dia memaparkan tiga kriteria belanja negara yang berkualitas, yakni harus menghasilkan output yang berkualitas, harus menghasilkan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, serta harus mengubah keadaan menjadi lebih baik.

“Jadi yang disebut belanja yang berkualitas harus memenuhi tiga hal, ada quality, ada benefit dan valeu added,” kata Wahyu.

Program pendataan Regsosek merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data, yang mana pendataan awal dimulai pada 15 Oktober hingga tanggal 14 November 2022.