Menkeu harap skema KPBU AP efektif selesaikan proyek BPLJSKB Bekasi

Pada akhirnya proyek ini diharapkan bisa menjadi sebuah karya yang dibanggakan oleh kita semua.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) availability payment (AP) bisa efektif untuk menyelesaikan proyek pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Jawa Barat.

Dengan demikian, proyek tersebut bisa selesai tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat tata kelola.

"Pada akhirnya proyek ini diharapkan bisa menjadi sebuah karya yang dibanggakan oleh kita semua," kata Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Menurutnya, fasilitas keuangan yang diberikan oleh negara dalam bentuk AP merupakan instrumen yang sangat penting. Pembayaran ketersediaan layanan (AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Komitmen pemerintah pusat untuk memberikan pembayaran melalui skema AP di sisi lain juga memberikan jaminan kepada sektor swasta dan lembaga pembiayaan, termasuk perbankan, untuk memiliki keyakinan dalam membiayai sebuah proyek.

Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi yang diberikan skema AP oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain proyek tersebut, Sri Mulyani menegaskan Kemenkeu akan terus siap untuk bekerja sama dengan Kemenhub dalam menggunakan berbagai macam fasilitas pembiayaan inovatif yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kementerian dan lembaga.

"Selamat kepada Pak Menteri Perhubungan dan seluruh jajaran serta tim yang telah berhasil menyusun sebuah proyek dengan pembiayaan inovatif," ucap dia.

Ia mengungkapkan saat ini sudah ada 25 proyek KPBU yang selesai dengan nilai lebih dari Rp150 triliun, di mana sebanyak 15 proyek sudah beroperasi dan sekarang masih ada pipeline KPBU yang berarti masih bisa menarik lebih banyak dana swasta untuk ikut membangun Indonesia.

Bersama-sama, bahu-membahu, serta gotong royong akan menyebabkan Indonesia bisa terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. "Kami optimis namun juga waspada, itu adalah cara kami menghadapi dan terus mengelola ekonomi Indonesia," katanya.