Pemkot Yogyakarta gencarkan pendidikan politik warga jelang pemilu

Sudah hampir 2.000 orang dari berbagai kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan politik.

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggencarkan pendidikan politik yang menyasar berbagai kelompok masyarakat sebagai salah satu upaya mempersiapkan masyarakat menghadapi Pemilu 2024.

“Sudah hampir 2.000 orang dari berbagai kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan politik. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 2021 dan kami gencarkan sepanjang 2022 dan nanti diteruskan tahun berikutnya,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Budi Santosa, di Yogyakarta, Sabtu.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pendidikan politik itu, di antaranya perempuan, tokoh masyarakat, kelompok marginal, dan disabilitas.

Selain itu, kegiatan pendidikan politik juga diselenggarakan dengan sasaran pemilih pemula yang digelar melalui Program Kelas Demokrasi yang diikuti pelajar SMP khususnya kelas 9 dan pelajar SMA/SMK yang akan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024.

Siswa dikenalkan dengan sistem dan mekanisme pemilu dan membuat proyek dengan membentuk semacam lembaga legislasi, parlemen pelajar, untuk menampung berbagai ide dan gagasan yang disampaikan ke pemerintah daerah.

“Isu yang diangkat oleh parlemen pelajar adalah tentang kenakalan remaja. Ada banyak ide dan gagasan yang disampaikan ke pemerintah daerah,” katanya yang menyebut Kelas Demokrasi digelar dalam beberapa angkatan dengan total sekitar 300 siswa yang mengikuti.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta juga menggelar Sekolah Demokrasi yang ditujukan untuk anak muda berusia 20-40 tahun. Dari kegiatan tersebut kemudian dibentuk Kader Demokrasi yang diharapkan dapat berperan aktif sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

“Kami melihat banyak anak muda yang tidak tertarik terlibat sebagai penyelenggara pemilu pada pemilu sebelumnya. Makanya, kami menggelar Sekolah Demokrasi ini dengan harapan meningkatkan minat anak muda sebagai penyelenggara pemilu,” katanya lagi.

Selain itu, Kader Demokrasi yang sudah terbentuk juga diharapkan dapat berperan selayaknya “brand ambassador” pemilu di wilayah masing-masing. “Mereka diharapkan dapat memberikan pemahaman melalui narasi-narasi yang baik untuk penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya pula.

Dengan menggelar berbagai program pendidikan politik, Budi berharap akan ada semakin banyak masyarakat yang memahami pemilu sebagai sebuah proses politik, sehingga masyarakat bisa berpikir dan bertindak secara dewasa menghadapi dinamika yang muncul.

“Jika ada semakin banyak orang yang memahami sistemnya, maka akan ada semakin banyak masyarakat yang mampu melakukan pengawasan dengan baik dan output yang dihasilkan dari pemilu pun baik,” katanya lagi.

Pengawasan dari masyarakat pun tidak hanya berhenti setelah proses pemilu selesai, tetapi berlanjut untuk mengawal hasil pemilu.

“Kami sangat berharap, seluruh kelompok masyarakat tidak antipati, tidak juga euforia berlebihan menghadapi pesta demokrasi. Semuanya seimbang,” katanya pula.
Baca juga: Guru Besar UI minta akademisi dan LSM beri pendidikan pemilih
Baca juga: Rektor UMJ: Kampanye di kampus perlu diizinkan karena mencerdaskan