Jokowi usulkan pembahasan konsensus ASEAN bagi Myanmar dalam KTT

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengirim surat kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai Ketua ASEAN mengenai pentingnya para pemimpin ASEAN membahas implementasi Konsensus Lima Poin untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar.

Surat tersebut, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, telah dibalas oleh Hun Sen yang menugaskan para menlu negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu dan menyusun rekomendasi terkait implementasi konsensus tersebut.

“Saya sampaikan bahwa pertemuan ini harus menyusun rekomendasi untuk KTT bulan depan di Phnom Penh. Rekomendasi akan diformulasikan tentunya melalui chair dan akan dikonsultasikan dengan negara anggota ASEAN,” kata Retno usai pertemuan khusus menlu ASEAN di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam KTT ASEAN mendatang, para pemimpin akan mengkaji implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati pada KTT April tahun lalu untuk merespons krisis politik di Myanmar pascakudeta militer, karena mereka menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam pelaksanaan konsensus itu.

Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Seperti negara ASEAN lainnya, Indonesia pun telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran dan kekecewaan pada mandeknya implementasi konsensus itu.

“Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk. Bahasa yang dipakai oleh chair adalah 'deteriorating and worsening'. Dan ini merupakan refleksi dari apa yang disampaikan oleh para menlu ASEAN,” kata Retno.

“Situasi seperti ini tentunya sangat disayangkan. Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN, merupakan hasil dari suatu pertemuan khusus di mana Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya,” ujar Retno, menambahkan.

Indonesia, kata dia, menekankan pentingnya pendekatan segera dengan semua pemangku kepentingan sesuai mandat konsensus.

Namun, pendekatan tersebut, termasuk dengan junta militer, semata-mata dilakukan untuk mengimplementasikan konsensus dan bukan merupakan pengakuan terhadap junta sebagai pemerintah Myanmar, kata Retno.

“Engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition. Kita yakin, hanya dengan engagement dengan all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar,” tutur Retno.

“Masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya. Tugas ASEAN memfasilitasi,” katanya.