Sri Mulyani sebut Indonesia perlu ciptakan kemandirian energi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia perlu menciptakan kemandirian energi melalui reformasi energi agar bisa bertahan di tengah berbagai tantangan perekonomian global ke depan.

Menurut dia, kemandirian ini penting mengingat saat ini rantai pasok energi di Eropa sedang terganggu karena tergantung pasokan dari Rusia yang sedang berkonflik dengan Ukraina.

"Situasi seperti ini seharusnya membuat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai tinggi berpikir bagaimana menciptakan kemandirian energi di Indonesia. Reformasi energi juga menjadi sangat penting," katanya dalam Leaders Talk Pusdiklat PLN yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah berencana menerapkan kebijakan agar masyarakat beralih dari kompor gas kepada kompor listrik untuk mengatasi peningkatan permintaan terhadap minyak dan gas, serta menyerap produksi listrik PLN.

Baca juga: Sri Mulyani harap PLN bisa sediakan program kerja sama kurangi emisi

Selain itu, Indonesia juga diharapkan dapat mengembangkan potensi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan emisi karbondioksida yang lebih kecil.

"Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Kita perlu merumuskan kebijakan dan aturan sehingga sumber energi bisa merefleksikan kekuatan dari potensi energi di Indonesia," ucapnya.

Ia juga mengharapkan PLN dapat terus memperbaiki subsidi listrik dengan menggunakan inovasi berbasis teknologi informasi agar semakin tepat sasaran. Sementara, masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi diharapkan tetap dapat menikmati listrik dengan harga murah agar aktivitas ekonomi juga berjalan lancar.

"Ini akan bergantung pada biaya produksi listrik PLN. Kalau produksi mereka efisien, rakyat bisa dapat listrik murah, ini jasa besar terhadap perekonomian nasional Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pajak kripto terkumpul Rp82,85 miliar di September 2022

Baca juga: Sri Mulyani salurkan anggaran perlindungan sosial Rp307,1 triliun