Menaker: Infrastruktur digital inklusif respons isu kewirausahaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran alternatif merespons tantangan dan isu kewirausahaan termasuk menciptakan iklim usaha yang kondusif salah satunya melalui penyediaan infrastruktur digital yang inklusif.

Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, Menaker Ida menjelaskan bahwa sejumlah tawaran merespons tantangan kewirausahaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang itu merupakan bagian dari hasil pembahasan G20 Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan di Bali bulan lalu.

"Tawaran alternatif ini penting, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker Ida pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable Conference yang diikuti secara virtual.

Acara yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan G20 Entrepreneurship Research Center itu mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja".

Ida mengatakan tawaran alternatif yang pertama, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif, di antaranya melalui penyediaan infrastruktur digital yang inklusif, kemudahan izin berusaha dan fasilitasi bantuan menjadi usaha formal, baik dengan dukungan regulasi maupun insentif.

Kedua, masifikasi program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha, di antaranya melalui penyediaan jejaring inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital dan manajemen usaha, maupun penerapan bisnis yang ramah lingkungan untuk menciptakan kewirausahaan hijau.

Ketiga, mendorong inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayaan wirausaha, khususnya bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Ida juga menyoroti perlu adanya pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya.