"Kita memang berharap KPH ini bisa mandiri. Tidak bisa hanya mengandalkan anggaran proyek atau anggaran dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan hasil-hasil hutan bukan kayu, kita berharap mereka bisa survive ke depan," tutur Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto ketika ditemui di Festival Forest Investment Program (FIP) 2022 di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KLHK sebut KPH dapat dukung tercapainya FoLU Net Sink 2030
Baca juga: Multi usaha kehutanan kembangkan diversifikasi produk selain kayu
Dia mengemukakan KHLK terus memperkuat kelembagaan dan pengelolaan hutan terdesentralisasi, salah satunya melalui FIP 2.
Lewat program itu dilakukan penguatan kapasitas KPH dan masyarakat lokal untuk pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis masyarakat di tingkat tapak.
FIP 2 telah terimplementasi di sepuluh areal KPH yang memfasilitasi 95 kelompok tani hutan (KTH) di delapan provinsi yang merupakan wilayah sasaran. Fasilitasi itu merupakan model pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat yang nantinya dapat dilaksanakan di luar lokus FIP 2.
Hasilnya, kata Agus, terdapat aset pengetahuan, teknologi dan berbagai produk HHBK yang dihasilkan oleh KPH dan KTH.
Pengembangan kapasitas itu juga terus dilakukan KPH Lakitan Bukit Cogong yang berada di Sumatera Selatan.
Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya pengelolaan hasil hutan di forum ASEAN
Kepala KPH Lakitan Bukit Cogong Edi Cahyono menyampaikan bahwa pihaknya mempersiapkan lokasi untuk menampung produk-produk KTH.
Ditemui dalam acara yang sama, Edi Cahyono mengaku KPH Lakitan Bukit Cogong juga terus memastikan keberlanjutan dari pengembangan yang telah dilakukan bersama KTH untuk memastikan kemandirian.
Salah satunya dengan menarik investasi untuk meningkatkan HHBK oleh KTH binaannya, yang kini sedang dimulai dengan produk madu mereka yang mendapat ketertarikan dari pihak swasta.
"Bahkan, ada penawaran dari swasta meminta skala cukup besar," ujarnya.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
