"Saya berharap pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat siap untuk menyiapkan lahan seluas 100 ribu hektare untuk kedelai ini. Nanti pak Dirjen (Tanaman Pangan) kasih bibit," ujar Syahrul dalam kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari, Selasa.
Dia mengatakan komoditas kedelai ini menjadi penting di seluruh Indonesia lantaran konsumsi atas olahan kedelai seperti tahu, tempe dan kecap dikonsumsi seluruh masyarakat.
Namun sejauh ini, dia menyebut kebutuhan akan kedelai kebanyakan masuk melalui impor dengan jumlah mencapai 98 persen.
Syahrul mengakui harga kedelai dari luar negeri murah tetapi dengan adanya pertanian kedelai khususnya di Papua Barat, selain untuk mencukupi kebutuhan kedelai secara nasional, masyarakat juga akan sejahtera karena mendapatkan pekerjaan.
"Sekarang (kedelai) sedikit bermasalah karena 'regular ship' tidak jalan dan importasi sedikit (mengalami) persoalan," ungkap dia.
Jika berjalan, Syahrul memastikan pemerintah siap membeli hasil produksi kedelai dari Papua Barat dengan patokan senilai Rp10 ribu per kilogram.
Dia berharap patokan luasan lahan 100 ribu hektare untuk penanaman kedelai di Papua Barat dapat berlangsung sebab menurutnya tanah di Papua Barat sangat bagus untuk mengembangkan pertanian.
Selain kedelai, Syahrul juga berharap lahan pertanian di Papua Barat mengembangkan komoditas kopi. Hanya saja untuk soal kopi, dia menyebut masalah tanah harus lebih dulu terselesaikan agar tidak muncul persoalan, khususnya mengenai pelepasan tanah.
Kata Syahrul, lahan kopi sebaiknya dijaga dan dirawat satu orang untuk satu hektar lahan. Dia menekankan, masyarakat Papua sangat diharapkan untuk mendapat pelatihan dalam pengelolaan lahan kopi.
Dia menilai sagu di Papua khususnya Papua Barat perlu mendapatkan perhatian khususnya untuk pendirian pabrik pengolah sagu.
"Khusus sagu, saya lihat di Papua ini sagunya bagus. Kita akan coba buat pabriknya tapi harus dipilih sagu yang agak muda, kalau terlalu tua agak keras," ungkap dia.
Syahrul menekankan pemerintah daerah di Papua Barat untuk tidak takut mencoba pengembangan pertanian.
"Ada tiga hal juga dalam pertanian yang tidak boleh terjadi yakni bohong, pura-pura dan kasih-kasih naik (manipulasi) data," tegas Syahrul.
Baca juga: Mentan minta Papua Barat berkontribusi untuk pangan nasional
Baca juga: Mentan klaim stok beras nasional aman
Baca juga: Mentan minta Papua Barat berkontribusi untuk pangan nasional
Baca juga: Mentan klaim stok beras nasional aman
Pewarta: Rachmat Julaini
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
