Legislator Kotim dukung relokasi fasilitas umum terdampak banjir

Sampit (ANTARA) - Legislator Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah menyatakan sangat mendukung rencana pemerintah kabupaten merelokasi fasilitas umum terdampak banjir, agar nantinya pelayanan kepada masyarakat tak lagi terganggu meski musim hujan.

"Menyikapi rencana pemkab untuk relokasi fasilitas umum di beberapa desa yang menjadi langganan musibah banjir, kami nilai sudah tepat," kata Anggota Komisi III DPRD Kotim ini di Sampit, Selasa.

Dia mengatakan, sembari ke depan pascabanjir nantinya perlu dilakukan penataan permukiman penduduk yang dekat daerah aliran sungai, serta pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir.

Baca juga: Tujuh meninggal akibat bencana hidrometeorologi basah dalam sepekan

Banjir yang terjadi di Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun cenderung semakin parah. Selain merendam rumah, banjir juga merendam banyak fasilitas umum seperti kantor desa, puskesmas, sekolah, tempat ibadah dan lainnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, saat ini banjir masih merendam 19 desa, 1.506 rumah, tujuh tempat ibadah, 12 sekolah dan tiga fasilitas kesehatan. Akibat kondisi ini, sebanyak 2.376 kepala keluarga dengan 8.240 jiwa terdampak banjir.

Riskon mengapresiasi kepala daerah selalu hadir memberi perhatian, baik moril maupun materiil kepada warga di daerah yang dilanda banjir. Ini sangat membantu warga yang sedang tertimpa musibah tahunan tersebut, apalagi kali ini kondisinya lebih parah dibanding biasanya.

Dia juga mengapresiasi partisipasi dan kepedulian banyak pihak seperti perusahaan besar swasta, komunitas olahraga, organisasi dan lainnya yang bahu-membahu membantu korban banjir.

Terkait penyaluran bantuan yang berasal dari masyarakat atau dari swasta, politisi muda ini berharap Pemkab Kotim melibatkan aparatur kecamatan dan desa setempat, agar penyaluran bantuan bisa merata dan tidak tertuju di salah satu titik saja.

Sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor meminta Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan DPUPRPRKP segera menginventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk infrastruktur dan lahan pertanian yang terdampak banjir.

"Persiapkan langkah-langkah penanganannya, kemudian diusulkan di tahun anggaran 2023, baik melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten," katanya.

Rencana merelokasi fasilitas umum terdampak banjir seperti sekolah dan puskesmas merupakan langkah pemerintah daerah menyikapi banjir yang semakin sering terjadi. Sepanjang 2022 ini, setidaknya sudah tiga kali terjadi banjir, khususnya di wilayah utara.

Relokasi fasilitas umum diperlukan karena banjir diperkirakan akan sering terjadi. Untuk itu perlu direlokasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu saat banjir terjadi.

Tahun ini relokasi mulai dilakukan terhadap Puskesmas Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai. Saat ini pembangunan sedang berlangsung dan diharapkan rampung sesuai target sehingga bisa digunakan pada 2023.

Baca juga: Pemkot Jaktim tambah lagi sumur resapan cegah banjir di Lubang Buaya
Baca juga: Pemprov kirim bantuan perahu optimalkan penanganan banjir di Kobar
Baca juga: Jaktim bangun sodetan untuk atasi banjir di Jalan Raya Jambore