Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah RI akan menjelaskan kembali kasus dugaan pembelian senjata ilegal yang melibatkan salah satu rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam dialog keamanan RI-AS (Indonesian-United State Security Dialogue/IUSSD) yang akan berlangsung di Washington DC 23-30 April 2006. "Selain fokus pada kerjasama keamanan kedua negara, dalam forum itu juga akan dijelaskan kasus dugaan pembelian senjata secara ilegal yang melibatkan salah satu rekanan TNI," kata Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Departemen Pertahanan (Dephan) Mayjen TNI Dadi Susanto, ketika ditemui ANTARA News di ruang kerjanya di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan hal itu penting karena akan berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. "Sejauh ini memang belum berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi tetap hal itu harus dijelaskan hingga tidak menimbulkan intepretasi negatif," kata Dadi. Ia mengatakan Dephan dalam waktu dekat juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah rekanan Dephan dan TNI agar kasus serupa tidak terjadi lagi. "Salah satu syarat untuk menjadi rekanan adalah tidak mempunyai kasus hukum. Untuk itu kita akan tertibkan dan periksa kembali keabsahan dan kredibilitas semua rekanan yang ada," kata Dadi. Dadi yang menjadi ketua delegasi Indonesia dalam forum IUSSD ke-4 itu, mengatakan pihaknya akan kembali menegaskan keterlibatan TNI dan dua perwira TNI Angkatan Udara (AU) dalam kasus penahanan empat orang yang diduga melakukan bisnis senjata secara ilegal. "Kita akan jelaskan kembali bahwa keterlibatan TNI sebatas pada pengadaan suku cadang radar pesawat tempur F-5 dan Hercules, sedangkan sejumlah senjata lainnya sama sekali bukan pemesanan TNI atau Dephan," ujarnya. Sebelumnya diwartakan, otoritas AS di Hawaii menangkap empat pengusaha, tiga di antaranya berkewarganegaraan Indonesia, yang diduga akan melakukan pembelian sejumlah senjata secara ilegal. Salah seorang yang ditangkap, Managing Director PT Ataru Indonesia Hadianto Djoko Djuliarso, sebelumnya diakui Mabes TNI AU sebagai salah satu rekanan, khusus pengadaan suku cadang radar pesawat terbang F-5 beberapa tahun terakhir.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
