Magelang (ANTARA News) - Petani ternyata tidak merasakan secara langsung pelaksanaan program subsidi pupuk karena mereka hingga kini tetap kesulitan mendapatkan pupuk untuk produksi pertanian, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI HZ Arifin Junaidi. "Justru petani kesulitan mendapatkan pupuk, kalaupun mereka mendapat pupuk harganya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," katanya di sela kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Magelang, Selasa. Ia mengatakan, subsidi pupuk bagi petani ternyata tidak efektif, salah sasaran dan memberatkan petani. Seharusnya, katanya, subsidi pupuk dinikmati petani tetapi kenyataannya dinikmati pihak tertentu seperti pedagang dan distributor. Kelangkaan pupuk di berbagai daerah akhir-akhir ini, katanya, diduga dilakukan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Menurut dia, program subsidi pupuk sebaiknya dialihkan menjadi insentif pembelian gabah dari petani dengan patokan harga pemerintah untuk menjamin kepastian harga terutama saat masa panen. "Dengan dana insentif itu Bulog melakukan pembelian gabah secara langsung dari petani dan tidak melalui perantara atau kemitraan, karena kenyataannya konsep kemitraan untuk pembelian gabah juga tidak sesuai harapan," katanya. Ia mengatakan, pelaksanaan konsep kemitraan ternyata merugikan petani karena pihak perantara tidak terbuka dalam melakukan pembelian gabah hasil panenan petani. Anggota Komisi IV DPR RI Suswono menyatakan perlunya konsep kemitraan dalam pembelian gabah petani ditinjau ulang. Dana subsidi pupuk dari APBN Tahun 2006 mencapai sekitar enam triliun rupiah. "Anggaran itu untuk membantu petani, kenyataannya dinikmati pihak tertentu dan nasib petani semakin terpuruk," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
