Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menerapkan sistem kontrak baru dan memberikan insentif khusus kepada guru yang ditugaskan di Kabupaten Yahukimo, daerah di Provinsi Papua yang pada Desember 2005 mengalami rawan pangan. Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Yuwono di Jakarta, Selasa, mengatakan, setiap guru yang ditugaskan di distrik tersebut akan mendapatkan tunjangan kemahalan sebesar Rp1 juta/bulan, tunjangan transportasi sebesar Rp1 juta/bulan dan honorarium sekitar Rp750 ribu/bulan. "Pemerintah juga akan menyediakan tempat tinggal di dekat lokasi sekolah karena proses belajar mengajar tidak akan berjalan lancar kalau mereka tidak tinggal di tempat," katanya. Soetedjo mengatakan, saat ini pemerintah tengah menginventarisasi jumlah murid untuk mengetahui jumlah guru yang dibutuhkan di daerah tersebut. "Tapi saat ini sudah ada 139 guru yang siap diturunkan," katanya seraya menambahkan bahwa di 17 titik rawan pangan di kabupaten tersebut terdapat 17 Sekolah Dasar (SD) sehingga masing-masing sekolah setidaknya bisa mendapatkan enam sampai tujuh guru. Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah juga akan merenovasi bangunan-bangunan sekolah yang rusak karena selama ini tidak terpelihara baik. "Sekolah-sekolah itu kan banyak yang tidak difungsikan, jadi pasti tidak terawat dan rusak. Untuk memulai kegiatan pendidikan tentunya itu harus diperbaiki juga," ujarnya. Menurut dia, penyediaan guru dan renovasi bangunan sekolah tersebut akan dibiayai oleh Departemen Pendidikan Nasional. Ia tidak menyebutkan besaran alokasi dana yang disediakan Departemen Pendidikan Nasional untuk penyediaan guru namun dana yang disediakan untuk renovasi bangunan sekolah dasar menurut dia sekitar Rp65 juta/sekolah. "Kalau menggunakan dana block grant Depdiknas satu sekolah dapatnya Rp65 juta," demikian Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
