Negara-negara UE bersiap sepakati negosiasi iklim PBB

Brussels (ANTARA) - Negara negara Uni Eropa (UE) pada Senin akan berusaha untuk menyetujui posisi negosiasi mereka untuk perundingan iklim PBB tahun ini, termasuk tentang topik kontroversial terkait kompensasi finansial untuk kerusakan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di negara-negara termiskin di dunia.

Uni Eropa, yang merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, menghadapi tekanan dari sejumlah negara berkembang untuk melunakkan perlawanannya yang berlangsung lama terhadap kompensasi atas "kerugian dan kerusakan" yang ditimbulkan oleh banjir, naiknya permukaan air laut dan dampak-dampak lain yang dipicu oleh perubahan iklim.

Rancangan tentang posisi negosiasi Uni Eropa untuk KTT PBB pada November, yang akan coba disetujui oleh para menteri iklim pada Senin, menunjukkan bahwa blok yang terdiri dari 27 negara itu akan mendukung pembicaraan tentang topik tersebut di pertemuan COP27 yang akan digelar di Mesir.

Hal itu dapat menjadi terobosan, karena bahkan hanya memasukkan masalah kerugian dan kerusakan ke dalam agenda KTT saja telah terbukti kontroversial, mengingat pandangan yang berbeda di antara negara-negara kaya dan miskin tentang ke mana pembicaraan itu akan mengarah.

"Aksi dan dukungan untuk negara-negara rentan, penduduk dan kelompok yang rentan perlu ditingkatkan lebih lanjut," menurut rancangan dokumen UE yang diperlihatkan kepada Reuters pada Jumat.

Namun, dokumen itu tetap tidak menunjukkan dengan jelas tentang tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari diskusi KTT yang akan digelar di resor pantai Sharm El Sheikh - yang diperkirakan akan dihadiri oleh 200 negara.

Sejumlah negara berkembang mengatakan bahwa COP27 harus mengumpulkan dana untuk membantu negara-negara yang terkena dampak iklim seperti banjir di Pakistan tahun ini yang menewaskan hampir 1.700 orang.

Para menteri juga akan memutuskan apakah Uni Eropa harus berkomitmen untuk meningkatkan target perubahan iklim mereka masing-masing sehingga menjadi lebih ambisius, menurut rancangan dokumen tersebut.

Sumber: Reuters
Baca juga: Uni Eropa minta negara-negara kenakan pajak karbon
Baca juga: ETWG Bali jadi fondasi percepatan transisi energi negara G20
Baca juga: Airlangga bahas kerja sama tangani perubahan iklim dengan Uni Eropa