Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Nasional di Kantor Presiden Selasa ini, mengeluarkan buku berisi sembilan program ketahanan pangan nasional yang merupakan kebijakan umum ketahanan pangan tahun 2006 - 2009. Menteri Pertanian Anton Apriyantono usai rapat tersebut menjelaskan Presiden sebagai ketua DKP Nasional dalam kesempatan itu membicarakan kondisi ketahanan pangan hingga lima tahun terakhir serta langkah-langkah operasional serta penanggungjawab dari program yang akan dilakukan. Program ketahanan pangan, lanjutnya ada tiga hal yaitu dari sisi ketersediaan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang diharapkan sebagian besar atau seluruhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua sisi distribusi dengan tujuan mudah dijangkau oleh setiap individu dan rumah tangga, dan ketiga dari sisi konsumsi, artinya yang dikonsumsi haruslah sehat dan bergizi seimbang. Dijelaskannya, dari sisi ketersediaan pangan, diharapkan bukan saja ketersediaan secara nasional, tetapi yang lebih ditekankan ketersediaan di tingkat rumah tangga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sementara untuk sembilan program kebijakan umum ketahanan pangan, pertama adalah harus dijalankan sungguh-sungguh di seluruh Indonesia dan diperlukan keterpaduan antar sektor dan juga keterlibatan daerah. "Buku yang disusun ini sudah multi sektor dan itu harus dijalankan dan dalam implementasi melibatkan pemerintah daerah," katanya. Program kedua, DKP nasional berkoordinasi dengan para pimpinan daerah untuk menetapkan sasaran meningkatkan produksi pangan dengan tujuan mencapai keswasembadaan pangan yang berkelanjutan. Ketiga, adalah merevitalisasi DKP daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota. "Itu bagi yang sudah terbentuk. Masih ada beberapa daerah yang belum membentuk DKP daerah, tentu mereka harus membentuknya. Sebagai gambaran sudah ada 30 propinsi yang sudah memiliki DKP propinsi. Dewan-dewan ini harus bekerja dengan baik terpadu, dan hasilnya harus bisa diukur," katanya. Program keempat, perlu ditetapkan sentra-sentra lumbung pangan di seluruh Indonesia, baik yang selama ini sudah menjadi sentra lunbung pangan maupun daerah-daerah baru, misalnya pulau Buru dan merauke, yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru khususnya untuk Indonesia Timur. "Daerah-daerah itu tentu daerah potensial dan prospektif, dimana melalui program yang tepat, termasuk juga pemilihan komoditi pangan, maka daerah-daerah ini benar-benar akan jadi lumbung pangan," katanya. Kelima, upaya peningkatan ketahanan pangan harus lebih terpadu, baik terpadu antar sektor, pusat daerah, serta pengelolaan masalah-masalah yang relevan, seperti pupuk, penyuluhan, keluhan teknologi, infrastruktur, dan alokasi dana. Keenam, prioritaskan daerah-daerah yang rawan, yaitu rawan gizi dan rawan pangan, termasuk juga kesehatan gizi balita. Ketujuh, melakukan pengelolaan distribusi dengan baik, termasuk juga masalah estimasi kekurangan sejumlah komoditas pangan dan risikonya. Kedelapan, teruskan upaya peningkatan ketahanan pangan, termasuk juga diversifikasi pangan melalui inovasi, riset yang melibatkan petani-petani lokal. Kesembilan, daya gunakan atau olah kembali lahan-lahan yang terlantar atau tidur sehingga menjadi lahan pertanian yang potensial, baik untuk perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
