Kelompok lobi Jerman: Ukraina butuh pendekatan Marshall Plan

Berlin (ANTARA) - Kelompok lobi Jerman yang mewakili perusahaan-perusahaan dengan kepentingan di Eropa timur menyerukan rencana membangun kembali Ukraina yang akan mencerminkan Marshall Plan --konsep yang membantu Eropa pulih dari Perang Dunia Kedua, kelompok media RND melaporkan.

Berkas 20 halaman bertajuk "Membangun Kembali Ukraina" itu, yang mencakup berbagai topik-- dari industri hingga pertanian dan energi, akan dibahas pada forum bisnis Ukraina-Jerman di Berlin pada Senin.

Forum tersebut akan dihadiri oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Ukraina Denys Schmyhal.

Dalam sebuah opini di surat kabar bisnis Jerman FAZ pada Minggu (23/10), Scholz dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen membuat seruan serupa bagi pembentukan "Marshall Plan baru abad ke-21" untuk Ukraina.

"Jalan menuju rekonstruksi juga merupakan jalan Ukraina menuju Uni Eropa," tulis mereka, seraya mengatakan pembangunan kembali perlu mencakup penetapan standar tinggi pada supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Melalui dokumen tersebut, kelompok lobi itu meminta setiap negara Eropa yang terlibat dalam upaya membangun kembali Ukraina agar mencalonkan seorang koordinator ke dewan penasihat untuk bekerja sama dengan pemerintah Ukraina.

Perusahaan Jerman harus diberi insentif untuk berinvestasi di Ukraina sebagaimana yang berlaku pada Marshall Plan, yang merupakan inisiatif AS, yang mendorong investasi di Jerman Barat setelah Perang Dunia Kedua, kata ketua kelompok lobi Michael Harms.

"Perusahaan-perusahaan membutuhkan kontak relasi yang dapat diandalkan, proses tender dan persetujuan yang cepat, serta keamanan finansial dan hukum," kata Harms kepada RND.

Kamar Dagang dan Industri Jerman, yang mengorganisasi konferensi tersebut, belum dapat dimintai komentar terkait dokumen tersebut.

Membangun kembali Ukraina dapat menelan biaya hampir 350 miliar dolar (Rp5,47 kuadriliun), menurut laporan September oleh Bank Dunia, pemerintah Ukraina dan Komisi Eropa.

Angka itu merupakan sekitar 1,6 kali produk domestik bruto negara itu senilai 200 miliar dolar (Rp3,12 kuadriliun) pada 2021.

Sumber: Reuters