Anggota Komisi VII dukung kebijakan hilirisasi sektor mineral

Saya kira kebijakan hilirisasi cukup relevan jika kita bicara konteks kedaulatan energi maupun prospek pendapatan negara ke depannya. Dengan adanya hilirisasi kita bisa memutus kebiasaan ekspor bahan mentah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukun

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan dukungan terhadap kebijakan hilirisasi sektor mineral, di antaranya timah, nikel, dan bauksit, mengingat kontribusi sektor mineral terhadap pendapatan negara cukup signifikan.

“Kita terutama apapun bentuknya dalam rangka meningkatkan hilirisasi mineral di Indonesia harus kita dukung, artinya sejauh itu untuk meningkatkan nilai tambah, mau timah, nikel, bauksit apapun itu. Sejauh yang hari ini masih mengekspor bahan mentah, bahan mentah kita akan dorong untuk hilirisasinya,” kata Mukhtarudin lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebab, lanjut Mukhtarudin , dengan adanya kebijakan hilirisasi tambang nantinya bisa berefek positif pada sektor lainnya.

"Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan hingga iklim investasi akan semakin bergairah," ucap Mukhtarudin.

Mukhtarudin menegaskan, DPR akan berada pada spektrum yang sama dengan pemerintah sepanjang hilirisasi ditujukan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara ini.

"Saya kira kebijakan hilirisasi cukup relevan jika kita bicara konteks kedaulatan energi maupun prospek pendapatan negara ke depannya. Dengan adanya hilirisasi kita bisa memutus kebiasaan ekspor bahan mentah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung kebijakan yang cukup visioner ini," kata Mukhtarudin.

Kendati demikian, Mukhtarudin tetap menekankan agar kebijakan hilirisasi dibarengi dengan strategi bisnis yang terukur, agar produk hasil hilirisasi dapat terserap maksimal melalui ekspor.

Jika terserap maksimal tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan negara itu sendiri.

Politikus asal Kalimantan Tengah itu juga meminta agar sebelum langkah hilirisasi dilakukan, Pemerintah mesti memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait rencana hilirisasi timah, termasuk langkah menyetop ekspor bahan mentah di dalamnya.

“Sampai sekarang kan kita belum melihat roadmap ini, mungkin pemerintah sedang godok atau apa Saya kurang tahu tapi kami di komisi 7 belum dapat informasi tentang roadmap masalah hilirisasi timah ini seperti apa,” ujarnya.

Dengan adanya roadmap, Mukhtarudin mengatakan, kebijakan hilirisasi maka batasan-batasan apa saja yang boleh atau tidak semakin jelas nantinya.