Pemkot Jaktim surati BBWSCC bangun turap di Kali Cipinang

Karena untuk kewenangan aliran Kali Cipinang ini berada di bawah pemerintah pusat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) menyurati Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) terkait pembangunan turap di Kali Cipinang, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cibubur, Heru Kristianto, mengatakan pembangunan turap itu diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor akibat debit air yang tinggi saat hujan deras.

"Kita segera kirim surat ke BBWSCC. Karena untuk kewenangan aliran Kali Cipinang ini berada di bawah pemerintah pusat," kata Heru Kristianto di Jakarta, Jumat.

Heru menambahkan untuk penanganan sementara pencegahan longsor susulan di permukiman warga Jalan Abdurahman itu menggunakan karung pasir di sepanjang bantaran.

Selain itu, dilakukan juga penanaman pohon di bantaran untuk mencegah kontur tanah tergerus aliran Kali Cipinang, serta mengimbau warga tidak membangun rumah di bibir kali yang belum diturap.

"Untuk di wilayah aliran Kali Cipinang yang tebingnya longsor ini berbatasan dengan Kota Depok. Lokasinya curam sehingga proses evakuasi puing longsor tidak bisa menggunakan alat berat," ujar Heru.

Sebelumnya dua bangunan rumah warga di Jalan Abdulrahman, Cibubur, Jakarta Timur, terdampak longsor, pada Kamis (20/10) sore akibat tergerus aliran Kali Cipinang.

Longsor di bantaran Kali Cipinang itu bukan pertama kali terjadi. Warga pun berharap pemerintah lekas membangun turap permanen untuk mencegah kasus susulan.

Sebanyak 16 anggota PPSU dan 10 anggota Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan dalam proses evakuasi agar material tanah tidak menghambat arus Kali Cipinang.

"Untuk longsor tidak sampai berdampak pada rumah warga. Jadi dua kepala keluarga (KK) yang bagian belakang rumahnya longsor tidak sampai mengungsi," tutur Heru.
Baca juga: Petugas gabungan tangani jalan longsor di Jakarta Timur
Baca juga: BPBD DKI minta perangkat pemerintah di wilayah antisipasi longsor
Baca juga: BPBD DKI catat 10 wilayah di Jaksel-Jaktim berpotensi pergerakan tanah